Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengecam keras tindakan dua politikus India dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menghina Nabi Muhammad SAW.

Tindakan dua pejabat teras partai politik di India ini, kata dia, merupakan Islamophobia atau kebencian terhadap Islam dan tidak dapat diterima dengan alasan apa pun.

"Para pejabat politik di India harus sadar hinaan ini telah melukai seluruh umat Islam di dunia, seluruhnya tanpa kecuali. Tindakan tersebut jelas-jelas merupakan ujaran dan tindakan kebencian kepada umat Islam atau islamohobia,” kata Ahmad Syaikhu dalam keterangannya, dikutip Selasa (7/6/2022).

Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Anti-Islamofobia Internasional.

Oleh karena itu sudah sepatutnya semua bangsa di dunia, termasuk India, tidak melakukan tindakan yang justru mengundang kebencian terhadap Islam dan Umat Islam.

Baca juga: Boikot India Trending Topic Twitter, Buntut Kasus Nupur Sharma yang Diduga Hina Nabi Muhammad SAW

"Kami mendorong tindakan dan hukuman yang lebih tegas dari pemerintah India terhadap dua politisi ini. Hal itu disampaikan oleh pejabat politik yang memiliki pengaruh sehingga berbahaya terhadap kondisi kerukunan antaragama," ujar dia.

Syaikhu pun meminta secara resmi Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Luar Negeri RI agar bersikap dan mengirimkan nota protes terhadap tindakan dua politisi India yang telah melukai hati umat Islam dunia.

Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa dengan penduduk muslim teeberbesar di dunia harus tespomsif dan bersilap tegas.

Tidak hanya itu, Syaikhu juga mendesak Indonesia memanggil Duta Besar India.

"Presiden Joko Widodo harus ajukan protes keras kepada pemerintah India. Sikap ini perlu diketengahkan karena umat Islam Indonesia juga termasuk yang terluka dengan penghinaan ini,"” ucapnya.

"Perlu ada tindakan tegas agar hal serupa tidak lagi terulang di masa depan dengan alasan kebebasan bicara atau memang justru tindakan Islamophobia yang disuburkan," lanjut Syaikhu.

Dia mengatakan, India sebelumnya juga telah memiliki catatan dalam kebijakan yang mendiskriminasi umat Islam setelah munculnya larangan penggunaan hijab bagi mahasiswi.

Padahal, sambung dia, mengenakan hijab bagi Muslimah adalah hak asasi dan kewajiban yang bersumber dari keyakinan beragama.

"Lahirnya kerukunan dan perdamaian dunia yang dicita-citakan Indonesia syaratnya adalah saling menghormati dan tidak mengusik keyakinan umat beragama lain. Kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan agama harus mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari setiap negara di dunia," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Partai Bharatiya Janata Party (BJP), Nupur Sharma, diduga menghina Nabi Muhammad SAW.

Partai BJP diketahui merupakan partai penguasa di India.

Adapun, dugaan hinaan itu terjadi dalam acara debat yang disiarkan di televisi pada bulan lalu.

Kemudian, politisi India yang juga kepala media di Delhi, Naveen Kumar Jindal, memposting ulang cuplikan tersebut di media sosial hingga memicu kemarahan umat Muslim.

Tribunnews.com tidak mengunggah ulang pernyataan Sharma karena bersifat ofensif.

Bahkan, komentar Sharma turut dikecam oleh negara-negara Arab seperti Qatar, Bahrain, dan Iran.

Qatar dan Bahrain juga sampai memanggil utusan India dan menyatakan kekecewaan mereka.

Sementara, di Indonesia, kecaman dari para warganya terlihat di media sosial Twitter.

Hingga Senin (6/6/2022) pukul 19.00 WIB, tagar Boikot India menggema di jajaran trending topik hingga lebih dari 3.800 warganet mengomentarinya.

Para warganet turut mengecam komentar Sharma dan beberapa di antaranya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut mengambil sikap mengenai hal ini.