Sebab, kata dia, reshuffle kabinet merupakan hak perogeratif presiden.

Baca juga: Ini Menteri yang Diisukan akan Diganti Jokowi dalam Reshuffle Kabinet Besok & Calon Menteri dari PAN

“Namun kita pastikan bahwa hanya Presiden Jokowi lah yang mengetahui parameter sendiri dalam mengukur kinerja kabinetnya khususnya bidang ekonomi,” ucapnya.

“Karena di bidang ekonomi sudah jadi rahasia umum, bukan hanya dikalangan survei, tapi di masyarakat awam yang mengalami langsung dampak itu sangat terasa,” tuturnya.

Untuk diketahui, Lembaga survei Charta Politika kembali mengeluarkan hasil temuannya terkait dengan kondisi sosial ekonomi dan politik di tanah air, Senin (13/6/2022).

Dalam survei bertajuk 'Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral pasca Rakernas Projo' didapati hasil terkait isu reshuffle kabinet menteri yang belakangan berhembus.

Baca juga: Pramono Anung Jawab Isu Reshuffle Kabinet 15 Juni 2022 hingga Kabar PAN Dapat Jatah Menteri

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, dalam hasil survei pihaknya ini ditemukan kalau sebanyak 63,1 persen responden menyatakan setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap menteri kabinet Indonesia Maju.

"Ketika kita uji lebih lanjut bahkan 63,1 persen menyatakan setuju dilakukan reshuffle. Nah isu ini menjadi menarik menurut saya mendengarnya isu dalam beberapa hari ke depan," kata Yunarto saat menyampaikan hasil temuannya secara daring, Senin (13/6/2022).

Angka tersebut, kata Yunarto, menciptakan jarak atau gap antara nilai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan penilaian publik terhadap para menteri.

Di mana dalam hasil survei tersebut ada sekitar 68 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi-Maruf, namun hanya 53,5 persen yang menyatakan puas dengan kinerja menteri.

"Artinya ada suatu yang salah. Ketika gap nya menjadi sangat besar tingkat kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan terhadap menteri," ucap Yunarto.