TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memberikan bocoran terkait aturan jenis kendaraan yang diperbolehkan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati membeberkan, berdasarkan hasil rapat koordinator terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa pembatasan pengguna jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite ditetapkan khusus untuk roda empat plat hitam 1.500 CC ke bawah.

Aturan ini rencananya juga akan berlaku untuk kendaraan roda dua 250 CC ke bawah.

Hal tersebut dipaparkannya saat melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI di Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Uji Coba MyPertamina, Sudah 50.000 Pemilik Mobil Daftar Pembelian Pertalite dan Solar

“Recovery pasca pandemi ini sudah terjadi, sehingga mobilitas meningkat, sehingga tren peningkatan penjualan BBM ini sudah terlihat. Kami memprediksi, JBKP Pertalite-Premium akan meningkat melebihi kuotanya,” papar Nicke.

“Kuota untuk pertalite tahun 2022 adalah 23 juta KL, prediksi kami dengan tren hari ini (tanpa adanya aturan), maka akan meningkat menjadi 28,5 juta KL. Tapi, kalau nanti sudah diterapkan aturannya dengan asumsi dilakukan per 1 Agustus, maka ini dapat menurunkan prognosa menjadi 26,7 KL,” sambungnya.

Baca juga: Anggota DPR Kritik Pertamina Terkait Penggunaan Aplikasi MyPertamina untuk Beli Pertalite

Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, unit usaha PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi, Pertamina Patra Niaga tengah menguji coba pembelian Pertalite dan Solar bagi pengguna yang sudah terdaftar pada sistem berbasis aplikasi atau website MyPertamina.

Pendaftaran kendaraan dan identitasnya telah dibuka sejak per 1 Juli 2022.

Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM Subsidi di SPBU Pertamina.

Inisiatif ini dimaksudkan dalam rangka melakukan pencatatan awal untuk memperoleh data yang valid dalam rangka penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Berdasarkan catatan Pertamina, masih banyak masyarakat mampu atau yang masuk dalam golongan terkaya, mengkonsumsi BBM bersubsidi, salah satunya pertalite.

Pengguna yang seharusnya tidak berhak ikut mengkonsumsi BBM bersubsidi ini turut mempengaruhi kuota yang harus dipatuhi Pertamina selaku badan usaha yang ditugaskan.

“Oleh karena itu, inilah yang menjadi dasar dilakukannya pembatasan,” pungkas Nicke.