Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah optimis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berjalan sesuai rencana.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan akan rutin mengunjungi IKN di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, setiap tiga bulan sekali.

"Mungkin 3 bulan sekali beliau (Presiden) akan kesana (IKN),” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (11/7/2022).

Tujuannya kata Basuki untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah serius memindahkan ibu kota negara. Selain itu untuk memberikan semangat dalam pembangunan IKN.

“Untuk beri semangat dan menghangatkan, terus supaya orang yakin kita mau pindah (ibu kota)," katanya.

Adapun progres pembangunan IKN saat ini yakni penandatangan kontrak land development lada 15 Juli mendatang. Setelah itu akan diatur pembagian lahan atau kapling untuk pembangunan kantor pemerintahan mulai dari Istana Presiden hingga kantor kementerian dan lembaga.

"Dari 15 Juli ini, land development sudah tanda tangan kontrak, kemudian nanti ada jalan tol, jalan nasional dari Pulau Balang sampai ke IKN, kemudian jalan kawasannya sendiri dari jalan nasional itu ke arah titik nol dan Istana," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat berpidato dalam acara Pembukaan Kongres Nasional XXXII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota XXXI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Samarinda, Rabu, (22/6/2022).

Baca juga: Kompas Gramedia Dukung Peningkatan Literasi di IKN, Rayakan 10 Tahun Diaspora Indonesia Global

Menurut Presiden pembangunan IKN saat ini sudah ada back up nya yakni UU IKN. 

"Tadi saya baru saja dari Ibu Kota Nusantara. Ini adalah sebuah mimpi lama, gagasan lama yang belum dieksekusi. Dan sekarang telah kita eksekusi dan ada back up UU nya, yaitu UU IKN. Jadi kalau ada yang masih meragukan jadi pindah atau tidak, UU nya sudah ada,” kata Jokowi.

Pembangunan IKN kata Presiden didukung oleh 93 persen suara di DPR. Dukungan tersebut menepis pertanyaan sejumlah pihak mengenai pemindahan IKN.

“Ada yang bertanya lagi, ini nanti 2024 dilanjutkan atau tidak? Loh, sudah ada UU nya didukung oleh 93 persen di DPR, di parlemen, kurang apa lagi,” kata Jokowi.

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan gagasan lama sejak presiden pertama RI, Soekarno. Gagasan tersebut selalu muncul di setiap kepemimpinan Presiden.

“Karena apa? Memang logikanya itung-itungan memang harus pindah,” kata Jokowi.

Menurut Presiden beban Pulau Jawa  terlalu berat. Dari sisi populasi, sebanyak 149 juta orang atau 56 persen dari total populasi Indonesia 270 juta orang,  berada di Jawa. Padahal Indonesia memiliki 17 ribu pulau.

“Satu pulau diisi 56 persen dari penduduk kita. sehingga bebannya Jawa ini berat sekali,” katanya.

Sementara itu dari sisi ekonomi, 58 persen dari GDP Indonesia ada di Pulau Jawa. Oleh

Baca juga: Teras Narang: Otorita Harus Memahami Betul Kondisi Dari Wilayah Yang Akan Disiapkan Menjadi IKN

“Terus rakyat kita yang ada di luar Jawa itu, yang berada di 17 ribu pulau itu dibagi berapa persen? ini yang sering saya sampaikan, ini adalah pemerataan ekonomi,” katanya.

Presiden ingin Indonesia tidak Jawa sentris. Oleh karenanya lokasi yang cocok sebagai ibu kota baru Indonesia nanti adalah Kalimantan Timur.

“Kami ingin Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Kita garis dari Barat ke Timur, dari Utara ke Selatan, ketemu di paling tengah itu yaitu Provinsi Kalimantan Timur, setelah beberapa provinsi  juga kita saat itu kita cek semuanya,” pungkasnya.