TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang penggunaan fasilitas pemerintah seperti tempat ibadah, tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye. Aturan ini tertuang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu.

Merujuk Pasal 280 ayat (1) huruf h, berbunyi bahwa ‘Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: ….menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan’.

Anggota KPU Idham Holik menjelaskan Pasal 280 ayat (1) huruf h tersebut bermakna bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas tersebut.

“Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta Pemilu hadir tanpa atribut kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,” kata Idham kepada wartawan, Senin (25/7/2022).

Yang dimaksud dengan tempat pendidikan dalam bunyi pasal tersebut adalah gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi.

“Yang dimaksud dengan ‘tempat pendidikan’ adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi,” terang dia.

Baca juga: KPU Larang Penggunaan Fasilitas Pemerintah hingga Tempat Pendidikan untuk Kampanye

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyatakan larangan dalam UU pemilu bukan kegiatan kampanye, melainkan menggunakan fasilitas kampus untuk kampanye.

Menurut Hasyim, peserta Pemilu bisa berkampanye di kampus asal tak memakai atribut kampanye dan dilakukan berdasar undangan dari pihak kampus.

Namun Bawaslu bersikap berbeda, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menegaskan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, melarang kampanye di lingkungan pendidikan termasuk juga kampus.

Baca juga: KPU Izinkan Kampanye Politik di Kampus, Sekjen PDIP: Kami Akan Tunduk Pada Regulasi

Lolly menyebut Pasal 521 UU Pemilu menyatakan setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang melakukan kampanye di kampus dapat ditindak dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

“Jadi jika dilakukan di kampus, dalam masa kampanye dan oleh peserta/pelaksana kampanye, kami Pengawas Pemilu dapat menjadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu,” terangnya.

Baca juga: KPU Belum Tetapkan Peserta Pemilu, Aksi Zulkifli Hasan Bagikan Migor Tak Masuk Kategori Kampanye

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga melakukan pertemuan dan diskusi dengan tim gugus tugas keamana cyber pemilu 2024 yang terdiri dari BRIN, BIN, Kemenkominfo, Polri, dan BSSN di Gedung KPU RI lantai 5.

Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan keamanan cyber dirasa sangat penting untuk hadapi pemilu 2024. Sehingga kemampuan instansi yang ahli dalam bidang keamanan cyber ini dirasa sangat dibutuhkan oleh KPU.

"Jadi kami berharap sekali lagi, KPU enggak bisa kerja sendiri, KPU tentu harus melibatkan negara dalam hal ini instansi negara yang lain untuk bisa memberikan, menjaga keamanan sipol yang kita miliki," ujar Betty.

Betty juga menambahkan, kerja sama ini merupakan tindakan preventif tentu harus dilakukan. Selain itu kegiatan ini juga agar terjalinnya sinergitas antar tim gugus tugas.

"Makanya ada ada beberapa teman-teman dari instansi yang lain apakah nanti dari Mabes, apakah dari BSSN atau dari BRIN nanti soal sertifikatnya, Kemenkominfo nanti soal ada hal yang perlu kita bicarakan kalau terkait dengan media media sosial yang sudah terdaftar dalam di negara yang didaftar melalui Kemenkominfo," ujar Betty.

"Jadi ini optimalisasi gugus tugas yang kita sudah buat menjelang Pemilu tahun 2024. Preventif itu perlu dilakukan jadi oleh karenanya komunikasi inilah yang kemudian kami terus lakukan secara terbuka dengan mereka," tambahnya.

Hingga saat ini fokus KPU yang berhubungan dengan cyber adalah penginputan data calon partai politok melalui Sipol. Betty sendiri optimis proses input data masih berjalan lancar dan tidak ada gangguan.

"Saya optimis sih ya karena sejauh ini sejak tanggal 24 Juni input data (Sipol) juga lancar begitu dan kita sudah punya update setiap hari."

"Kita di sini aman nanti ke depan bagaimana oleh karenanya pembicaraan ini terus menerus kami lakukan dengan gugus tugas," tegas Betty.

Betty juga mengajak banyak instansi yang berwenang dan ahli di bidang siber untuk bertemu dan berkolaborasi guna keamanan data pemilu.

Tim keamanan ini tergabung dalam gugus tugas yang terdiri dari beberapa instansi, yaitu: BRIN, BIN, Kemenkominfo, Polri, dan BSSN.

Betty mengatakan keamanan siber dirasa sangat penting untuk hadapi pemilu 2024. Sehingga kemampuan instansi yang ahli dalam bidang keamanan cyber ini dirasa sangat dibutuhkan oleh KPU.

"Jadi kami berharap sekali lagi, KPU enggak bisa kerja sendiri, KPU tentu harus melibatkan negara dalam hal ini instansi negara yang lain untuk bisa memberikan, menjaga keamanan sipol yang kita miliki," ujar Betty.

Betty juga menambahkan, kerja sama ini selain merupakan tindakan preventif yang harus dilalukan, juga guna agar terjalinnya sinergitas antar tim gugus tugas.

"Jadi ini optimalisasi gugus tugas yang kita sudah buat menjelang Pemilu tahun 2024. Preventif itu perlu dilakukan jadi oleh karenanya komunikasi inilah yang kemudian kami terus lakukan secara terbuka dengan mereka," tambahnya. (Tribun Network/dan/wly)