Indonesia Sepakat Penempatan PMI ke Malaysia Dibuka Kembali 1 Agustus
Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Malaysia meneken perjanjian terkait implementasi penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Wahyu Aji
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Malaysia meneken perjanjian terkait implementasi penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia pada Sektor domestik.
Dalam perjanjian itu, Indonesia sepakat kalau penempatan PMI ke Negeri Jiran akan kembali dilakukan pada 1 Agustus 2022.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," kata Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (28/7/2022).
Kesepakatan itu ditempuh karena Malaysia sudah berkomitmen untuk menggunakan sistem rekrutmen yang diinginkan Indonesia.
Ida mengatakan, join statement itu ditandantangani usai perwakilan kedua negara mengadakan rapat atau joint working group di Jakarta, Rabu (27/7/2022) kemarin.
Dalam pertemuan itu, Malaysia setuju untuk melakukan penempatan PMI menggunakan sistem penempatan satu kanal (SPSK) atau one channel system (OCS).
Dalam penerapannya, Malaysia menegaskan untuk mematuhi MoU yang ditandatangani pada 1 April 2022.
"Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia," kata Ida.
SPSK itu sendiri kata Ida, akan diintegrasikan dengan sistem daring yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia.
Baca juga: Lepas Ratusan PMI ke Korea Selatan, Kepala BP2MI : Jangan Dulu Bayangkan Hal Indah, Siapkan Mental
Tak hanya itu, SPSK juga akan diintegrasikan dengan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia.
Kedua pihak juga sepakat untuk meluncurkan pilot project SPSK terintegrasi sebelum pengoperasian sistem itu secara penuh.
Lebih lanjut, Ida mengatakan bahwa dalam pertemuan itu kedua pihak juga mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang (trafficking in person).
Tak hanya itu, Indonesia dan Malaysia juga berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang konkrit.
