Mogok massal, lanjut John, merupakan protes atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap pengusaha atau pelaku pariwisata lokal.

"Aksi kami adalah aksi mogok, jadi pelayanan pariwisata ditiadakan, kami sebagai pelaku pariwisata hanya berdiam diri di rumah, jadi untuk bookingan tamu, mobil atau kapal itu dihentikan, jadi kami tidak melayani yang namanya servis atau jasa dalam bentuk apapun," jelasnya.

Menurut John, wacana penetapan tarif masuk TNK hingga akan diberlakukan sangat berdampak kepada pariwisata Labuan Bajo.

Banyak wisatawan telah membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo.

"Sejak wacana ini sudah beredar baik di media massa, elektronik, maupun media sosial sudah sangat berdampak sekali sudah banyak tour agent yang membatalkan tamu. Hari ini juga, ada sebagian tamu di Bandara Komodo yang pulang ke negaranya, jadi kami memberitahukan untuk sementara di Labuan Bajo tidak ada aktivitas, karena pelaku pariwisata melakukan pemogokan, ini bagian dari protes kenaikan tiket," katanya.

Baca juga: Buntut Aksi Demo, Ratusan Polisi Dikirim Jaga Keamanan Kawasan Wisata Premium Labuan Bajo

Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (FORMAPP-MABAR), Rafael Todowela mengatakan, puluhan asosiasi pariwisata telah sepakat melakukan aksi mogok sesuai nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama.

"Mogok seluruhnya, kapal, hotel, restoran, kapal, angkutan wisata, guide mogok. Tidak Ada yang beraktivitas. Yang kami mau, pemerintah harus adil bisnis pariwisata adalah bisnis jasa, ketika tidak diberikan jaminan kepastian informasi, maka tamu akan cancel semua kalau tamu cancel kami Menderita kerugian, kelaparan karena tamu tidak akan datang karena ketidakpastian informasi itu," katanya.

Pihaknya menuntut agar kebijakan tersebut segera dicabut dan pemerintah kembali memberlakukan tarif lama untuk masuk ke kawasan TNK.

"Kami menuntut keadilan kepada pemerintah, kapan dia mengeluarkan statement untuk membatalkan Tiket itu. Sehingga, stabilitas pasar pariwisata ada kepastian. Tidak perlu embel-embel, tinggal katakan pembatalan," katanya.

Menurutnya, pelaku pariwisata harus diberikan kepastian terkait penetapan tarif, sehingga tidak merugikan wisatawan dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo.

"Kekecewaan (wisatawan) itu jangan ke kami, kecewa kepada pemerintah sebagai sumber kegaduhan, yang menciptakan ketidakadilan bukan Pelaku pariwisata atau masyarakat, tapi pemerintah. Silakan tumpah ruah kekecewaan itu kepada pemerintah," katanya.

Menparekraf Sandiaga: Ruang Dialog Solusi Penolakan Tarif Baru Pulau Komodo

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka ruang dialog buntut aksi unjuk rasa penolakan tarif baru Pulau Komodo dan Pulau Padar akhir pekan kemarin.

Menurutnya, keputusan pemerintah ini untuk memastikan konservasi Taman Nasional Komodo berjalan dengan memberikan pembatasan wisatawan.

"Karena itu kami membuka ruang dialog untuk mencari solusi penolakan tarif baru Pulau Komodo," kata Sandiaga Uno dalam weekly press briefing di Jakarta, Senin (1/8/2022).

Sandiaga Uno menerangkan bahwa kenaikan harga tersebut semata-mata untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan.

"Konservasi ini penting demi menjaga populasi komodo di taman nasional komodo," katanya.

Menparekraf memastikan wisatawan tetap bisa melihat komodo di Pulau Rinca yang sudah selesai penataannya.

"Kunjungan wisatawan melihat komodo bisa dilakukan di Pulau Rinca. Mukanya sama, badannya juga sama, tampangnya sama, besarnya juga sama tapi kalau mau yang di Pulau Komodo Bapak Presiden meminta pengunjung berkontribusi untuk konservasi," tuturnya.

Menurutnya, kenaikan harga Pulau Komodo dan Pulau Padar tidak lantas mematikan geliat ekonomi karena Taman Nasional Komodo memiliki total 142 pulau.

Sandiaga menegaskan ada beragam destinasi yang bisa dikunjungi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara TImur.

"Seperti kawasan Waterfront Kampung Ujung, Plaza Marina, Goa Batu Cermin, ada Pantai Waecicu, Pulau Kelor, dan lain sebagainya," pungkasnya.

Baca juga: Hari Pertama Masuk TN Komodo-Pulau Padar Rp 3,75 Juta Diwarnai Demo, Menteri Sandiaga Uno Bereaksi

Diketahui pada saat peluncuran aplikasi INISA sebanyak ratusan pelaku pariwisata, dan warga di Labuan Bajo menggelar aksi unjuk rasa penolakan kenaikan tarif.

Aplikasi INISA merupakan platform digital sistem Wildlife Komodo yang bertujuan untuk menjadi sarana manajemen kunjungan ke Pulau Komodo.

Para pendemo tersebut menolak keputusan pemerintah menaikan harga tiket masuk Pulau Komodo.

Pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar.

Mereka sepanjang hari tadi melakukan aksi tidur di jalan raya, sebagai bentuk penolakan mereka.

Massa meminta pemerintah tidak menaikan harga masuk ke Pulau Komodo karena bisa berdampak pada matinya sektor pariwisata dan perekonomian di sana.

Gubernur NTT Sebut Kenaikan Tiket Pulau Komodo untuk Konservasi

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, konservasi sebuah taman nasional butuh anggaran yang besar.

Selain itu, juga perlu adanya kolaborasi semua pihak untuk menjadikan taman nasional lebih baik.

Menurut Viktor Laiskodat , hal inilah yang menjadi alasan pemerintah mematok harga yang tinggi untuk masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Meskipun, kenaikan tiket itu menuai penolakan.

"Di dunia mana pun konservasi itu tidak ada yang murah. Oleh sebab itu, untuk konservasi Taman Nasional Komodo, maka kita harus punya anggaran yang cukup agar pengelolaannya lebih maksimal," ujar Viktor Laiskodat kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur NTT, Senin (1/8/2022).

Viktor Laiskodat memastikan, tarif baru masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3.750.000 itu akan digunakan untuk konservasi.

Selain menerapkan harga tiket yang mahal, lanjut Viktor Laiskodat, pihaknya juga akan membatasi jumlah pengunjung agar alam dan ekosistemnya tetap terjaga.

"Karena dengan konservasi, maka Taman Nasional Komodo akan semakin menjadi kebanggaan kita semua, apalagi komodo ini adalah satu-satunya yang ada di dunia dan hanya ada di NTT,” ujar Viktor Laiskodat.

Menurut Viktor Laiskodat, konservasi tujuannya untuk pelayanan pariwisata jangka panjang dan berkelanjutan.

“Kita sangat menjaga ekosistem darat dan laut dari dua pulau itu misalnya dengan mencegah dari adanya upaya pemboman ikan yang juga merusak alam lautnya, pencegahan pencurian satwa seperti rusa yang adalah makanan komodo," kata Viktor Laiskodat.

Ini semua, lanjut dia, sangat berkaitan erat demi kelangsungan hidup ekosistem dan kelangsungan hidup komodo.

Viktor Laiskodat pun mengimbau masyarakat yang ingin melihat komodo bisa ke Pulau Rinca, karena tarifnya tidak naik.

Di pulau itu, populasi komodo sebanyak 1.300 ekor.

"Presiden Jokowi juga telah katakan kalau tidak ingin ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, maka juga bisa ke Pulau Rinca karena komodo di sana juga bentuknya sama dengan di dua pulau tersebut dan tak ada bedanya,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya akan gencar menggelar sosialisasi kepada masyarakat agar bisa memahami kebijakan pemerintah itu.

“Tentunya harus terus kita lakukan sosialisasi agar ekonomi masyarakat berkembang dan terus bertumbuh bersama aspek pariwisata lainnya di Labuan Bajo. Kita lakukan sosialisasi bersama dengan penyebarluasan informasi dengan media sosial,” kata Viktor Laiskodat.

Sementara itu, kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo yang berlaku mulai, 1 Agustus 2022, menuai polemik.

Pelaku wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, menolak ketentuan tarif baru itu. (tribun network/thf/Tribunnews.com/Poskupang.com/Kompas.com)