TRIBUNNEWS, JAKARTA - Deklarasi koalisi partai politik (parpol) disusul penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menurut pengamat politik Ujang Komarudin memberikan efek positif untuk menarik calon pemilih.

Dia mengatakan dengan deklarasi lebih awal dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat.

"Dampaknya positif, rakyat diberikan waktu yang luas untuk menilai, memilih, dan memutuskan pasangan yang tepat untuk dipilih," kata pengamat politik Ujang Komarudin saat dihubungi Rabu (3/8/2022).

Dalam waktu dekat ini pada 13 Agustus 2022, Partai Gerindra rencananya bakal menggelar Rapimnas.

Baca juga: Soal Gugatan UU Pemilu, Formappi: Menteri Wajib Mundur jika Maju Capres

Gerindra juga merencanakan akan mendeklarasikan ketua umumnya, Prabowo Subianto sebagai capres pada 2024.

Terkait hal itu, Ujang mengatakan jika memang nanti Gerindra mendeklarasikan Prabowo sebagai capres dan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapat memicu partai atau koalisi partai lainnya seperti Koalisi Indonesia Bersatu dan PDIP untuk deklarasi capres-cawapresnya.

"Nah ini bisa menjadi pemicu parta-partai lain untuk mengusung capres cawapresnya," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Namun demikian, Ujang juga berpendapat, ada dampak negatif dari deklarasi capres-cawapres lebih awal. Salah satunya yaitu dikritik lawan politik.

"Sehingga lawan politik bisa mendegradasi," katanya.

Koalisi Indonesia Raya dan Mesranya PKS-Nasdem-Demokrat

Sejauh ini, sejumlah partai politik yang baru mendeklarasikan koalisinya yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

KIB itu sendiri terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kemudian, muncul wacana koalisi partai politik baru, yakni Koalisi Indonesia Raya (KIR).

KIR merupakan buah dari pertemuan antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).