TRIBUNNEWS.COM - Sosok Djuanda Kartawidjaja tetap dipertahankan menjadi gambar utama dalam uang kertas baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

Ir. H. Djuanda Kartawidjaja muncul dalam gambar utama pecahan uang kertas dengan nominal Rp50.000 tahun emisi 2022.

Pada uang keluaran 2016 silam, foto Djuanda juga tercantum dalam pecahan uang nominal tersebut.

Lantas seperti apa profil Djuanda Kartawidjaja ini? Berikut yang Tribunnews himpun.

Baca juga: Mengenali Tujuh Pecahan Uang Baru TE 2022, Berikut Ciri-ciri Keasliannya

Dikutip dari Tribunnewswiki.com, Ir. Djuanda merupakan tokoh pahlawan nasional, ia adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 atau yang terakhir.

Setelah itu Djuanda menjabat sebagai Menteri Keuangan pertama pada era domokrasi terpimpin dalam Kabinet Kerja I.

Djuanda lahir dari pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi Monat pada 14 Januari 1911 di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Ia mengenyam pendidikan dasar di Hollandsch Inlandsch School (HIS), kemudian pindah ke Europeesche Lagere School (ELS) di Tasikmalaya dan tamat tahun 1924.

Setelah itu, ia bersekolah di Hoogere Burgerschool te Bandoeng (HBS) yang ada di Bandung dan lulus pada 1929.

Kemudian, ia melanjutkan ke perguruan tinggi di Technische Hoogeschool te Bandoeng (THS) dengan mengambil jurusan teknik sipil dan lulus pada 1933.

Pada tahun 1930/1931, Djuanda sempat didapuk menjadi Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia.

Djuanda muda kala itu juga bergabung dengan organisasi bernama Paguyuban Pasundan dan menjadi anggota Muhammadiyah.

Dilansir laman ikpni.or.id, setelah lulus Djuanda diangkat sebagai guru SMA dan Sekolah Guru yang dikelola oleh Perguruan Muhammadiyah di Jakarta.

Setahun kemudian menjadi Kepala Sekolah di SMA Muhammadiyah selama 5 tahun.

Pada awal berdirinya RI, diangkat sebagai Kepala Jawatan Kereta Api RI yang keadaannya tidak terurus.

Di tahun 1946, Djuanda diangkat menjadi Menteri Muda Perhubungan merangkap Kepala Jawatan Kereta Api.

Selama kariernya di pemerintahan RI duduk sebagai Menteri Muda satu kali, sebagai Menteri empat belas kali dan sebagai Menteri Pertama tiga kali.

Dilansir laman Kepustakaan Presiden, satu diantara jasa besar Djuanda terhadap bangsa Indonesia yakni gagasannya tentang Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957.

Deklarasi Djuanda menyatakan bagian-bagian laut yang terletak di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia yang dahulunya berstatus laut bebas, kini menjadi laut nasional yang merupakan bagian dari wilayah sah NKRI.

Sebelum Deklarasi Djuanda, konsep kesatuan NKRI diketahui hanya berupa kedaulatan wilayah-wilayah daratan.

Pada wilayah laut, kepemilikan Indonesia hanya diukur sejauh tiga mil dari garis pantai sesuai hukum Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnatie 1939 (TZMKO 1939).

Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

Setelah Djuanda meninggal, misi diplomatik tersebut dilanjutkan oleh Menlu Mochtar Kusumaatmadja.

Setelah melalui perjuangan panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke-III Tahun 1982 (​United Nations Convention On The Law of TheSea​, UNCLOS1982).

Ditetapkannya Deklarasi Djuanda 1957 oleh PBB ini bisa meminimalkan risiko konflik yang ditimbulkan oleh negara yang secara sepihak melanggar UNCLOS.

Misalnya pada kasus perebutan Natuna di mana Tiongkok membawa klaim sepihak melalui pedoman Nine Dash Line yang sangat subjektif.

Djuanda meninggal dunia pada 7 November 1963. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Namanya diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, Jawa Timur, (Bandara Djuanda) karena jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 244/1963 Ir. H. Djuanda Kartawijaya dikukuhkan sebagai tokoh nasional atau Pahlawan Kemerdekaan Indonesia.

Jabatan dalam Kabinet

1. Menteri Komunikasi dalam kabinet Sjahrir III masa kerja 2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947
2. Menteri Muda Perhubungan dalam kabinet Sjahrir II masa kerja 12 Maret 1946 - 2 Oktober 1946
3. Menteri Perhubungan dalam kabinet Amir Sjarifuddin I masa kerja 3 Juli 1947 - 11 November 1947
4. Menteri Perhubungan dalam kabinet Amir Sjarifuddin II masa kerja 11 November 1947 - 29 Januari 1948
5. Menteri Pekerjaan Umum (Ad Interim) dalam kabinet Hatta I masa kerja 29 Januari 1948 - 13 April 1948
6. Menteri Perhubungan dalam kabinet Hatta I masa kerja 29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949
7. Menteri Kemakmuran dalam kabinet R I S masa kerja 20 Desember 1949 - 6 September 1950
8. Menteri Negara dalam kabinet Hatta II masa kerja 4 Agustus 1949 - 20 Desember 1949
9. Menteri Perhubungan dalam kabinet Natsir masa kerja 6 September 1950 s.d 27 April 1951
10. Menteri Perhubungan dalam kabinet Sukiman-Suwiryo masa kerja 27 April 1951 - 3 April 1952
11. Menteri Perhubungan dalam kabinet Wilopo masa kerja 3 April 1952 - 30 Juli 1953
12. Menteri Negara Urusan Perencanaan dalam kabinet Ali Sastromijojo II masa kerja 24 Maret 1956 - 14 Maret 1957
13. Menteri Pertahanan dalam kabinet Djuanda masa kerja 9 April 1957 - 10 Juli 1959
14. Menteri Keuangan dalam kabinet Kerja I masa kerja 10 Juli 1959 - 18 Februari 1960
15. Menteri Pertama dalam kabinet Kerja I masa kerja 10 Juli 1959 - 18 Februari 1960
16. Menteri Keuangan dalam kabinet Kerja II masa kerja 18 Februari 1960 - 6 Maret 1962
17. Menteri Pertama dalam kabinet Kerja II masa kerja 18 Februari 1960 - 6 Maret 1962
18. Menteri Pertama dalam kabinet Kerja III masa kerja 6 Maret 1962 - 7 November 1963

(Tribunnews.com/Tio) (Tribunnewswiki.com)