TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pekan lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melempar wacana rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar.

Sepekan berlalu, pemerintah belum juga menaikkan harga BBM.

Lalu kapan harga BBM naik?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah masih melakukan penghitungan untuk memutuskan penanganan BBM bersubsidi yang terkena imbas dari melonjaknya minyak mentah dunia.

“BBM semuanya masih pada proses dihitung dikalkulasi,” kata Presiden Jokowi di Papua, Kamis, (1/9/2022).

Kepala negara mengatakan pemerintah melakukan penghitungan atau kalkulasi terhadap penanganan BBM bersubsidi tersebut dengan hati-hati.

“Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian ya,” katanya.

Baca juga: Rencana Kenaikan Harga BBM, Begini Penjelasan Luhut

Menurut pengamat ini alasan Jokowi belum menaikkan harga BBM

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri berpendapat sebetulnya kajian yang diberikan oleh pemerintah terutama para menteri, termasuk dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sudah lengkap dan detail untuk menaikkan harga BBM.

Namun menurutnya saat ini keputusan untuk menaikkan harga BBM berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi sekarang sebetulnya bolanya di tangan Pak Jokowi, sekarang pertimbangan politik,” kata Faisal dikutip dari Kompas TV, Jumat (2/9/2022).

Faisal menyinggung track record Jokowi yang mampu menaikkan BBM tanpa membuat inflasi kejut yang tidak terlalu besar.

“Inflasi itu naik belasan persen tahun 2004 masih era Ibu Mega, Pak SBY. Pak Jokowi punya pengalaman 2014, kan tajam juga, harga BBM Pak Jokowi tidak menunggu waktu lebih dari sebulan, Oktober, November dia naikkan, inflasi hanya naik dari 4,99 persen menjadi 8,367 persen,” papar Faisal.

“Kemudian kemiskinannya, 2005 tadi kemiskinannya naik dari 15,97 persen menjadi 17,75 persen. Kemiskinan yang naik tahun 2014 ke 2015, cuma dari 11,11 persen ke 11,18 persen,” sambungnya.

Faisal memuji Jokowi karena telah melakukan persiapan yang menyeluruh sebelum menaikkan harga BBM pada masa itu.

Dalam hal ini, masyarakat yang berada dalam ekonomi ke bawah menjadi lebih siap.

“Pak Jokowi keren karena menyiapkan bantalannya sehingga orang miskinnya siap, walaupun semua tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Lantas, apa lagi yang harus ditunggu untuk menaikkan harga BBM?

Faisal teringat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat menunda-nunda kenaikan harga BBM.

Bahkan, kala itu presiden mengadakan rapat bersama kabinet hingga 100 kali.

SBY tidak kunjung mengambil keputusan terkait kenaikan harga BBM sehingga beban ini diwariskan kepada Jokowi, yang menjabat sebagai presiden setelahnya.

Menurutnya, keputusan yang ditunda-tunda ini justru akan membuat beban inflasi semakin berat.

Namun pemangku kepentingan harus memiliki kemampuan mengendalikan harga dan kemampuan mengendalikan kemiskinan, sebelum menaikkan harga BBM.

Mahasiswa Mulai Demo

Sementara itu sejak kemarin sejumlah mahasiswa di Jakarta mulai demo menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara bersama sejumlah aliansi mahasiswa lainnya menggelar aksi demonstrasi menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi pertalite dan solar.

Aksi terpusat di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Kamis (1/9/2022).

Koordinator Pusat BEM Nusantara Ahmad Faruuq menyampaikan aksi mereka hari ini membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo.

Diantaranya, massa menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena akan berefek domino terhadap ekonomi masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.

Massa juga menuntut Presiden Jokowi untuk mengumumkan bahwa rencana kenaikan BBM subsidi batal dilakukan.

Selain itu, para mahasiswa juga meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam penyaluran BBM subsidi, serta menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran karena pembengkakan harga BBM terjadi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran.

Massa turut menuntut pemerintah agar dalam waktu dekat segera merumuskan roadmap jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.TV