Bertemu Menteri Ekonomi Jepang, Ketua DPR Tekankan Soal Investasi hingga Kerja Sama Teknologi
Saat bertemu dengan Menteri Ekonomi Jepang, Puan berbicara soal pentingnya peningkatan hubungan kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi Jepang Yasutoshi Nishimura.
Dalam pertemuan itu, Puan Maharani berbicara soal pentingnya peningkatan hubungan kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang.
Pertemuan Puan dengan Yasutoshi Nishimura digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).
Menteri Nishimura hadir ditemani Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, dan Dubes Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi.
Baca juga: Rencana Airlangga Terima Safari Politik Puan, Pengamat: Potensi Polarisasi Publik Bisa Diminimalisir
Sementara itu Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhielafararez, dan sejumlah jajaran DPR lainnya.
"Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Nishimura di Gedung DPR ini. Saya berharap kunjungan Bapak Nishimura dapat semakin meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, investasi, dan industri," kata Puan.
Menurut Puan, upaya peningkatan hubungan ekonomi kedua negara saat ini sangat relevan di mana dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, tantangan tingginya inflasi, krisis energi dan pangan, terjadinya perang, serta meningkatnya ketegangan di Asia Pasifik. Sementara dunia belum pulih dari guncangan akibat Covid-19.
"Saya ingin menyampaikan apresiasi atas hubungan diplomatik Indonesia dengan Jepang yang sudah berjalan baik selama 64 tahun sejak 20 Januari 1958. Sebagai Ketua DPR RI, saya selalu memberikan dukungan agar hubungan Indonesia-Jepang semakin kuat," ujarnya.
Puan menambahkan, kerja sama kedua negara telah berlangsung sangat erat dan bersifat multidimensi melibatkan berbagai pihak.
Tidak hanya pemerintah, swasta, tapi juga perlu melibatkan parlemen.
"Sebagai sesama negara demokrasi, maka dukungan parlemen diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama internasional suatu negara," ujar Puan.
Puan mengatakan, demokrasi di kedua negara menjadi elemen penting pendukung kerja sama Indonesia dan Jepang.
Dia menyebut, demokrasi menjamin kerja sama kedua negara yang bersifat inklusif, berdasar prinsip good governance, akuntabilitas, dan ditujukan bagi kepentingan rakyat kedua negara.
