Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh Siap Kepung Gedung DPR pada 6 September, BIN Merespons
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, akan ada puluhan ribu buruh yang menggelar aksi demo.
Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah diputuskan pemerintah mendapat respons negatif dari serikat buruh.
Aliansi buruh pun berencana menggelar demo besar-besaran sebagai bentuk protes kenaikan harga BBM tersebut.
Demo buruh menolak kenaikan harga BBM itu akan dilaksanakan pada Selasa 6 September 2022 di 33 provinsi dan akan dipusatkan di Gedung DPR, Jakarta.
Baca juga: Tak Lagi Ada Antrean, SPBU Vivo di Kedoya Tampak Lengang Setelah Stok BBM Revvo 89 Habis
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, akan ada puluhan ribu buruh yang menggelar aksi demo.
Dalam aksi demo, buruh meminta pimpinan DPR untuk memanggil Menko Perekonomian, Keuangan, Menteri ESDM, dan menteri lain terkait kebijakan kenaikan harga BBM.
"Jika aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM."
"Juga tolak omnibus law dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen," ujar Said, Minggu (4/9/2022).
Ada beberapa faktor dan alasan mengapa buruh menolak kenaikan harga BBM.
Said bilang, harga BBM yang naik akan menurunkan daya beli masyarakat.
Baca juga: Harga BBM Naik, Pembeli Bensin Eceran Berkurang
Padahal saat ini, daya beli masyarakat telah turun sebanyak 30 persen.
Sementara dengan adanya kenaikan harga BBM, kemungkinan daya beli akan menurun lagi hingga 50 persen.
Hal ini juga didukung dengan upah buruh yang tidak naik dalam tiga tahun terakhir.
Para buruh juga menolak kenaikan harga BBM karena kenaikan harga BBM terjadi saat harga minyak dunia sedang turun.
Said Iqbal mengatakan, dengan kenaikan harga BBM akan mengakibatkan adanya kekhawatiran naiknya ongkos energi industri.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.