TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi bicara soal upaya musyawarah dan prinsip saling menghargai satu sama lain saat menyelesaikan persoalan yang terjadi di internal partai.

Dia berharap persoalan ini tidak sampai merembet ke dualisme kepengurusan PPP.

"Saya akan terus mendorong perbedaan-perbedaan ini bisa didudukkan bersama dan tidak berujung pada konflik yang semakin merusak konsolidasi partai apalagi sampai muncul dualisme kepengurusan," ujarnya dalam keteranganya, Selasa (6/9/2022).

Dikatakan Arwani, seharusnya Rapat Harian DPP dan Mukernas yang digelar pada akhir pekan lalu bisa menunggu kehadiran Ketua Umum Suharso Monoarfa.

Diketahui, saat itu Suharso sedang berada di pesawat dari Paris menuju Jakarta seusai kunjungan kerja.

"Beliau mendengar adanya keinginan rapat itu via telepon dan WA dan minta ditunda satu hari, karena perjalanan membutuhkan waktu 17 jam," kata Arwani.

Arwani mengaku menerima informasi soal rapat tersebut secara mendadak.

Baca juga: Suharso Monoarfa Tolak Mukernas Serang: Saya Masih Ketua Umum PPP

Saat itu Arwani sedang melakukan kegiatan di Yogyakarta dan menyebut hal tersebut amat tidak lazim.

Arwani lalu membahas soal konflik dan dualisme kepengurusan sebelumnya

Ketika itu, konflik dan dualisme diakuinya menguras energi seluruh kader dan alat kelengkapan partai yang memberi dampak konkret terhadap perolehan suara dalam Pemilu 2019 lalu.

"Konflik sama sekali tidak memberi dampak positif bagi partai, tapi jelas merusak konsolidasi partai.  Ingat bahwa 39 kursi turun menjadi 19 kursi di Pemilu 2019 adalah buah dari konflik selama 3 tahun dari 2014 sampai 2016," tegasnya.

"Kami yakin Bang Suharso dan Pak Mardiono merupakan senior partai yang cukup dewasa dalam menyelesaikan dinamika saat ini. InsyaAllah ada jalan keluar yang baik buat partai," pungkas Arwani.

Sebelumnya, Suharso Monoarfa menegaskan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Surharso pun menolak hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten yang memutuskan memberhentikan dirinya sebagai pimpinan partai berlambang Ka'bah itu.

Melalui video yang diterima Tribunnews, pernyataan Suharso itu disampaikan di hadapan kader PPP yang tengah mengikuti Workshop DPRD PPP se-Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

"Saya masih ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," demikian cuplikan peryataan Suharso di video tersebut.

Baca juga: Suharso Monoarfa Ternyata Sudah Ingin Mundur Sejak Lama Sebelum Diberhentikan PPP, Ini Alasannya

Seorang elite di PPP pun membenarkan Suharso hadir di tengah acara workshop.

Menteri PPN/Bappenas ini mengaku telah memberikan kesempatan untuk bertabayun kepada pihak yang memberhentikannya di posisi ketua umum.

"Saya telah melalukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya," kata Suharso.

Dalam kesempatan itu, Suharso juga meminta agar apa yang terjadi di internal partai tak membawa-bawa Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia pun menegaskan, bahwa Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam urusan internal PPP.

"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga lembaga negara dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga lembaga negara," ujarnya.

"Saya tekankan sekali lagi jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," tegas Suharso.

Suharso juga menegaskan, bahwa tidak ingin ada konflik di PPP jelang Pemilu 2024. Pasalnya, ia merasa semua kader PPP telah lelah terus dihantam konflik di internal partai.

"Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi yang tidak mau konsolidasi minggir," kata Suharso.

"Kita sudah lelah. Jangan memprovokasi hal hal yang tidak benar. Sekali lagi ya saya ingin mengatakan sekali lagi saya adalah ketua umum PPP," jelas Suharso.

Sebelumnya, Majelis Tinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menetapkan menggantikan Suharso Monoarfa dengan mengangkat Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP.