Ini Kata Pangdam Jaya Mayjen Untung soal Panglima TNI dan KSAD Diisukan Kurang Harmonis
Untung membantah isu yang menyebut dua jenderal itu memiliki hubungan yang kurang harmonis.
Penulis: Dodi Esvandi
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Untung Budiharto menanggapi isu ketidakharmonisan antara dua atasannya, yakni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.
Untung membantah isu yang menyebut dua jenderal itu memiliki hubungan yang kurang harmonis.
Menurutnya, sejauh ini tidak ada masalah di internal TNI.
Sebagai buktinya, Untung mengaku masih bisa menjalankan tugas sehari-harinya secara normal dan menjalankan tugas yang diberikan oleh Jenderal Andika maupun Jenderal Dudung.
"Tidak ada polemik, buktinya saya bisa bekerja normal tanpa ada masalah. Perintah-perintah dari beliau (Jenderal Andika dan Jenderal Dudung, red) juga tidak ada masalah," kata Untung kepada media di Makodam Jaya, di Cawang, Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022).
Untung yakin kabar ketidakharmonisan hubungan antara Jenderal Andika dan Jenderal Dudung hanyalah isu yang dikembangkan.
Di kesatuan TNI di tingkat bawah, kata Untung, tidak ada permasalahan.
"Saya kira itu cuma isu yang dikembangkan. Kami sendiri tidak ada masalah. Satu kesatuan," ujar Untung.
"Saya memang belum nanya apakah bapak (Andika dan Dudung) harmonis atau tidak. Tapi yang saya lihat di organisasi tidak ada masalah," kata Untung.
Isu ketidakharmonisan hubungan antara Jenderal Andika dan Jenderal Dudung sebelumnya dilontarkan oleh para anggota Komisi I DPR RI saat menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI, Senin (5/9/2022).
Baca juga: KSAD dan Panglima TNI Kompak Tepis Isu Tak Harmonis, Jenderal Dudung: Tidak Ada Masalah, TNI Solid
Dalam rapat itu, Jenderal Andika hadir, namun Jenderal Dudung sebagai KSAD tidak ikut hadir, dengan alasan tengah meninjau pasukan di Lampung.
"Kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD," kata anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Helmy Faishal.
Menurut eks Sekjen PBNU itu, isu disharmonisasi ini harus dijelaskan dan diselesaikan.
"Mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan persatuan kita," kata Helmy.