TRIBUNNEWS.COM - Salah satu penghambat pengembangan pertanian adalah modal usaha. Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian mengajak para petani memanfaatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan petani harusnya tidak lagi bermasalah dengan modal.

"Karena, bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara atau Himbara telah mempermudah petani untuk mengakses KUR. Termasuk juga bank-bank daerah. Ini yang harus dimanfaatkan petani," katanya, Selasa (13/9/2022).

Penegasan serupa disampaikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil.

"Bank-bank Himbara, yaitu BRI, BNI dan Mandiri, selama ini mempermudah akses bagi petani untuk meminjam KUR. Khususnya kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani. Karena secara data jauh lebih mudah," katanya.

Ali meminta petani mempelajari mekanisme pinjaman KUR agar sektor pertanian tidak terganggu.

"Kita bantu bukakan akses agar tidak ada lagi petani yang bermasalah dengan modal. Pelajari mekanismenya. Karena KUR ini tidak memberatkan, justru sangat membantu petani," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahyamadi, mengatakan sudah menekankan agar Bank Sumut memberikan pinjaman kepada petani sebagi modal pertanian melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan bunga yang sangat ringan. Hal itu untuk mempermudah petani mengembangkan usaha pertaniannya.

“Kita perbaiki semua. Petani itu, tidak boleh miskin. Tapi, petani kita itu, perlu koordinasi semua, tidak mau pakai KUR. Bukan tidak mau, tak ngerti, karena KUR melalui digital,” jelas Edy.

Dengan ketidaktahuan untuk mendapatkan KUR ini, menurut Edy, para petani jadi lebih memilih meminjam uang ke tengkulak dengan bunga 3 persen per hari. Bunga yang besar ini membuat beban bagi petani dan hasil pertanian dikendalikan tengkulak.

“Akhirnya, lebih enak sama tengkulak. Ah beda 1 persen saja, tengkulak 3 persen. Dia tidak tahu, 3 persen per hari, kalau KUR bisa 2 persen per tahun,” bebernya.

Karena itu, lanjut Edy, dana yang disiapkan Bank Sumut untuk KUR pada tahun ini baru terserap 42 persen. (*)