Hacker Bjorka Bikin Postingan, Sebut Omong Kosong Pemerintah Kantongi Identitasnya
Bjorka juga menyebut memperoleh informasi bahwa Menkominfo Johnny G Plate akan diganti dan mengomentari penangkapan pemuda di Madiun.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Ia pun berharap pengganti dari Johnnya adalah sosok yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan bukan seorang politisi, jaringan, atau TNI.
Mahfud MD Sebut Kantongi Identitas Bjorka, Polri Sedang Telusuri
Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pihaknya telah mengetahui identitas dari Bjorka.
Mahfud MD menyebut pihaknya telah mengetahui gambaran Bjorka yang menghebohkan publik tersebut.
"Kita terus menyelidik, karena sampai sekarang gambaran-gambaran pelakunya sudah terindentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan," ucap Mahfud MD saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022) dikutip dari YouTube Kompas TV.
"Gambaran-gambaran siapa dan di mananya kita sudah punya alat untuk melacak," sambungnya.
Selanjutnya, Mahfud MD mengatakan motif dari pembobolan data tersebut bersifat beragam seperti politik dan jual beli.
Motif tersebut, kata Mahfud, tidak membahayakan.
Baca juga: Ditangkap di Madiun, Terduga Pelaku yang Diduga Hacker Bjorka Masih Berstatus Sebagai Saksi
Lebih lanjut, Menko Polhukam juga menyebut, peretas Bjorka bukanlah orang yang mempunyai keahlian membobol data sesungguhnya.
"Kalau dari kesimpulan, Bjorka sebenarnya tidak punya kemampuan membobol yang sungguh-sungguh," kata Mahfud MD.
Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan tim gabungan terpadu masih bekerja untuk mengusut dugaan peretasan data oleh Bjorka.
"Tim gabungan masih bekerja," ujarnya dikutip dari Tribunnews.
Kendati begitu, Dedi enggan mengungkapkan identitas Bjorka dan akan disampaikan setelah memperoleh update dari Dirtipisber Bareskrim Polri.
Seperti diketahui, Bjorka menghebohkan Indonesia setelah meretas data milik lembaga-lembaga pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Presiden.