Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Polemik Jenderal Dudung-Effendi Simbolon Mestinya Tak Berdampak pada Proses Pergantian Panglima TNI

Pengamat menilai polemik antara KSAD Dudung Abdurachman dan Effendi Simbolon semestinya tidak akan mempengaruhi proses pergantian Panglima TNI.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Polemik Jenderal Dudung-Effendi Simbolon Mestinya Tak Berdampak pada Proses Pergantian Panglima TNI
HO/Tribun Medan
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung dan Anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Pengamat memandang polemik antara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon semestinya tidak akan mempengaruhi proses pergantian Panglima TNI. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memandang polemik antara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon semestinya tidak akan mempengaruhi proses pergantian Panglima TNI.

Namun demikian, hal tersebut dapat terjadi dengan catatan bahwa polemik tersebut memang sesuatu yang alamiah dan bukan bentuk politisasi yang ditujukan mengganggu proses pergantian Panglima TNI.

Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun akhir tahun ini.

Secara normatif, saat ini hanya ada tiga Perwira Tinggi TNI yang berpeluang menggantikannya yakni KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Baca juga: Ponsel Effendi Simbolon Berdering 24 Jam, Data Pribadi Disebar hingga Ada Ancaman Nyawa 

"Menurut saya, polemik Dudung-Effendi itu mestinya tidak akan berdampak pada proses pergantian Panglima TNI," kata Fahmi ketika dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (16/9/2022).

"Tentunya dengan catatan, jika polemik itu memang sesuatu yang alamiah, bukan bentuk politisasi yang memang ditujukan untuk mengganggu proses tersebut," sambung dia.

Berita Rekomendasi

Menurutnya, publik tidak perlu berprasangka.

Bagaimanapun, lanjut dia, nanti bisa dilihat, apakah polemik tersebut sesuatu yang alamiah atau by design (dirancang).

"Mengingat pangkal persoalannya adalah sebuah pernyataan yang dinilai tidak bijak dan menyakiti perasaan prajurit," kata dia.

Respons kelembagaan, kata dia, mestinya tidak impulsif, melainkan merujuk pada ketentuan perundang-undangan.

Karena polemik tersebut berkaitan dengan kelembagaan dan hubungan antarlembaga negara, menurutnya langkah berikutnya adalah menghentikan reaksi para prajurit setelah Effendi meminta maaf secara terbuka.

Menurutnya hal tersebut bukan sesuatu yang sulit.

Baca juga: SOSOK Jenderal yang Dampingi KSAD Jenderal Dudung Tanggapi Maaf Effendi Simbolon

"Saya yakin, asalkan pimpinan perintahkan berhenti, masak prajurit nggak loyal perintah pimpinan?" kata Fahmi.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas