Sekjen PDIP Klaim 10 Pertanyaan Berikut Ini Tak Mampu Dijawab SBY dan Demokrat
Hasto mengaku sudah menerka jika Partai Demokrat justru menyerang partainya dengan kasus Harun Masiku.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Partai Demokrat tidak mampu menjawab 10 pertanyaan yang dilayangkannya pada konferensi pers secara daring pada Minggu (18/9/2022) lalu.
Alih-alih mampu menjawab, Hasto mengaku sudah menerka jika Partai Demokrat justru menyerang partainya dengan kasus Harun Masiku.
“Sejak awal saya sudah duga bahwa Demokrat tidak akan mampu menjawab pertanyaan saya dalam konpers dan larinya menyerang Harun Masiku,” kata Hasto seperti dikutip dari Kompas.TV, Rabu (21/9/2022).
Baca juga: Ini Alasan Demokrat Menolak Capres 2024 Cuma Diikuti 2 Pasang, Sebelumnya Disinggung SBY
Hasto pun menegaskan kepada Partai Demokrat bahwa perihal Harun Masiku yang diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU pada 2019 sepenuhnya kewenangan KPK bukan PDI Perjuangan.
“Urusan tersebut sepenuhnya ranah penegak hukum,” ujar Hasto.
Dalam keterangannya, Hasto kemudian merinci 10 pertanyaan yang ia minta untuk dijawab oleh Partai Demokrat.
Berikut 10 pertanyaan Hasto Kristiyanto kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau Partai Demokrat:
1. Jawaban dengan fakta-fakta terkait dengan kecurangan Pemilu 2009, seperti rekrutmen KPU masuk ke Demokrat. Itu kan suap politik. Itu lebih dahsyat daripada kasus Harun Masiku.
2. Anas Urbaningrum bagaikan “sepah dibuang”. Setelah efektif membantu kemenangan Demokrat lalu dikriminalisasi karena sejak awal kepemimpinan Anas Urbaningrum tidak dikehendaki SBY. Tetapi Anas punya kartu truf kecurangan masif SBY.
3. Banyaknya kasus saksi kunci korupsi yang melibatkan elite pemerintahan SBY yang meninggal tidak wajar.
4. Kriminalisasi terhadap Antasari Azhar.
5. Penghilangan dokumen-dokumen KPU sehingga sekarang tidak ada hasil perolehan Pemilu tahun 2009 sampai ke TPS.
6. Manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap).
7. Penggunaan anggaran negara sebagaimana hasil penelitian Marcus Miezner, dan aparatur negara melalui tim-tim khusus.