Asrudin melanjutkan, dalam survei Suara Politik Publik (SPP) pada 7 hingga 16 Juli 2024 lalu menunjukkan Prabowo unggul dari kandidat lainnya dengan tingkat keterpilihan (28,7 persen), meninggalkan Ganjar Pranowo (20,5 persen) dan Anies Baswedan (13,9 persen).

"Dengan tren elektabilitas yang demikian, upaya untuk menggembosi Prabowo dengan cara-cara illegal hanya akan membuat Prabowo semakin berkilau. Apalagi ada semacam hukum tak tertulis dalam politik, bahwa korban manuver politik biasanya diuntungkan secara elektabilitas," katanya.

Direktur Eksekutif Suara Politik Publik (SPP), Asrudin Azwar.

"Kasus Baliho itu mesti dijadikan warning pada kita bahwa Pemilu 2024 akan digiring pada cara-cara yang non-demokratis. Akibatnya adalah gesekan yang keras memungkinkan terjadi pada akar rumput karena ulah tangan politik tak terlihat. Apalagi kita sudah memiliki pengalaman buruk serupa pada dua pemilu sebelumnya (2014 dan 2019)."

"Saya khawatir, membiarkan perkembangan politik baru-baru ini akan membuat politik Indonesia tidak mengalami berubahan secara mendasar, dalam arti oportunistik daripada altruistik," tambahnya.

Melalui dua pengalaman Pemilu yang rawan gesekan itu, Asrudin mengimbau pada semua partai peserta Pemilu untuk mengkampanyekan pemilu yang sehat.

Ia mengingatkan, tidak perlu lagi melakukan manuver politik illegal yang justru merugikan publik dan merusak demokrasi itu sendiri.

Sudah saatnya partai-partai politik berkontestasi berdasarkan visi, misi dan berorientasi altruisme (mengutamakan kepentingan dan kebaikan publik di atas kepentingan politik sesaat).

"Untuk itu saya mendukung penuh langkah Gerindra untuk menyerahkan masalah Baliho ke jalur hukum melalui Kepolisian Daerah (Polda) masing-masing. Dan ini juga menjadi kesempatan yang bagus bagi aparat hukum untuk mengembalikkan citranya yang saat ini sedang rusak akibat kasus Ferdy Sambo dengan menangkap penyebar baliho (tangan politik tak terlihat) serta mencegah terjadinya manuver politik yang bisa merusak demokrasi di Indonesia," tandasnya.

Baca juga: Gede Pasek Sebut Anies-SBY Cocok Lawan Prabowo-Jokowi untuk Pilpres 2024: El Classico

Siapa yang mau jegal Prabowo?

Partai Gerindra akan menempuh jalur hukum ihwal pemasangan baliho untuk menjegal Prabowo Subianto maju sebagai capres dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Kami akan serahkan ke jalur hukum karena proses-proses atau upaya-upaya yang dilakukan ini berlangsung secara sistematis," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad  di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Dasco menjelaskan penyebaran baliho itu sudah tersebar di berbagai daerah sehingga diyakini ada orang yang menginstruksikan mereka untuk memasangnya.

Wakil Ketua DPR itu menyebut narasi dalam baliho itu bermuatan negatif terhadap elektabilitas Prabowo menyongsong agenda pesta demokrasi nanti.