Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lima oknum yang terlibat dalam mafia tanah di antaranya berasal dari pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), pengacara, notaris, pemimpin kecamatan (Camat) dan kepala desa (Kades).

Hal itu disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto dalam acara Rilis Survei Nasional secara virtual, Kamis (6/10/2022).

"Dari data di lapangan, lima (oknum) ini lah yang terus kami kejar. Supaya mereka benar-benar tidak melakukan hal yang merugikan masyarakat," kata Hadi.

Hadi mengatakan, penertiban dari kelima oknum tersebut masih terus dilakukan, sebagai langkah pemberantasan mafia tanah.

Baca juga: DPR Beberkan Sederet Pekerjaan Rumah Menteri Hadi Tjahjanto di 100 Hari Kerja

"Apabila dari lima oknum ini salah satu saja tidak melakukan kegiatan, maka sebetulnya mafia tanah ini tidak akan bisa jalan. Karena mafia tanah tidak bisa jalan sendirian," ucapnya.

Selain itu, pihaknya terus berupaya memberantas para mafia tanah yang merugikan masyarakat di daerah-daerah. Kata dia, Provinsi Riau menjadi aduan terbanyak mengenai mafia tanah.

"Memang saat ini kasus yang paling banyak itu terjadi di Provinsi Riau, nomor dua di Sumatera Utara dan ketiga di Provinsi Jambi," ujarnya.

Hadi menegaskan, upaya lain yang dilakukan ialah dengan menjaga kerjasama antara pemerintah daerah dan aparat hukum.

"Sinergi empat pilar yang kami bangun antara ATR/BPN, Pemda, aparat penegak hukum dan badan peradilan menjadi garda terdepan dalam memberantas mafia tanah," tegasnya.