TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menceritakan kembali bagaimana kerja sama partai berlambang pohon beringin dan PDIP dalam politik dan pemerintahan Indonesia yang sudah terjalin sejak lama hingga saat ini.

Bahkan kiprah Golkar dalam pemerintahan telah nampak sejak pemilu 1955, di mana pada masa itu Presiden Soekarno merasa gelisah dengan banyaknya gerakan politik.

Pada saat itulah cikal bakal peran Golkar terbentuk dan hadir.

"Dari situlah Bung Karno membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) pada tahun 1964 dan meminta kepada angkatan darat untuk membidani Sekber Golongan Karya. Sesudah itu Golkar memang di pemerintahan," ujar Airlangga pada pertemuannya dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Monas, Jakarta, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Airlangga juga menyampaikan bahwa PDI-P dan Partai Golkar saling mengisi satu sama lain sejak lama bermula dari pembangunan Monas yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno, ayah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri lalu diresmikan oleh Soeharto.

Baca juga: Respons Airlangga Hartarto Soal Kemungkinan Bawa Gerbong KIB Jika Berkoalisi dengan PDIP

"Pembangunan berlanjut seperti yang disimbolkan oleh Monas, di bangun oleh Bung Karno dan diresmikan oleh Pak Harto pada waktu itu," ungkapnya.

Selain itu, sambung Airlangga, Golkar juga nampak pada masa reformasi Presiden Habibie dan Megawati.

Di mana saat itu, Golkar memiliki kursi terbanyak di parlemen menyetujui reformasi.

Airlangga juga menyampaikan peran Ketua Umum PDIP Megawati yang saat itu menjabat sebagai Presiden menyetujui amendemen ke-4 terkait pemilihan langsung.

"Golkar pada saat reformasi kursinya terbesar di Parlemen, namun Golkar setuju untuk reformasi. Dan yang menyetujui pemilihan langsung presiden dalam amandemen keempat adalah waktu itu Presiden Ibu Megawati. Sehingga sejarah ini, mungkin yang mencatat hanya dua partai politik, Golkar dan PDIP," imbuhnya.

Melanjutkan bagaimana hubungan kerjasama kedua partai itu, Airlangga mengungkapkan peran Golkar dan PDIP yang saat ini bergabung dalam koalisi presiden telah berhasil menangani beberapa permasalahan yang kini sedang Indonesia hadapi.

"Salah satu keberhasilan penangan COVID karena pemerintah mengundangkan Perpu dan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan ini langsung disetujui parlemen yang dipimpin Ibu Puan," ujar Menko Perekonomian itu yang saat ini benar benar menunjukkan kemesraannya dengan Ketua DPP PDIP tersebut.

Selain COVID-19, Airlangga menyebutkan Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih besar di tahun 2023 mendatang, salah satunya adalah masalah perekonomian.

Namun karena terjalin kerja sama yang baik dari pemerintah dan lembaga berwenang, maka ekonomi di Indonesia masih bisa dikatakan cukup terkendali.