Deolipa Yumara Tawarkan Perdamaian Soal Gugatan Pencabutan Kuasa ke Bharada E hingga Kabareskrim
Dalam proposal perdamaian itu, Deolipa dan Muhammad Boerhanuddin meminta kepada Bharada E untuk mencabut surat pencabutan kuasa.
Penulis: Abdi Ryanda Shakti
Editor: Malvyandie Haryadi
Hamidah menyebut, terkait dengan penentuan waktu mediasi yang akan dijalankan para penggugat dan tergugat merupakan kewenangan mediator.
Meski jangka waktu maksimal mediasi itu 30 hari, namun kata Hamidah, proses itu bisa dinyatakan berhenti jika memang dalam prosesnya sudah didapati adanya putusan.
Adapun putusan yang dimaksud yakni apakah batal mediasi sehingga lanjut ke proses pembuktian perkara, atau berakhir damai antara penggugat dan tergugat.
"Nanti yang menentukan mediator ya, jadi nanti petugas kami yang akan membantu bapak-bapak sekalian untuk menyampaikan kepada mediator," ucap Hamidah.
"Mudah-mudahan selesai dengan perdamaian ya pak. Kami berharap seperti itu," tuturnya.
Hamidah menyatakan, proses persidangan akan kembali bergulir jika memang nantinya sudah ada keputusan yang dimaksud.
Kendati begitu, belum diketahui secara pasti berapa lama tahapan proses mediasi itu ditempuh oleh penggugat dan tergugat.
"Kami akan membuka persidangan setelah ada laporan dari mediator," tukasnya.
Diketahui, Deolipa Yumara dan M. Boerhanuddin resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/8/2022) buntut pencabutan kuasa.
Gugatan Deolipa terdaftar di PN Jaksel dengan nomor perkara 753/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL.
Dalam petitumnya, Deolipa menegaskan pencabutan kuasa sebagai pengacara terhadap Bharada E dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau J itu merupakan perbuatan melawan hukum.
"Hari ini kami sudah memasukkan, gugatan perbuatan melawan hukum, dari Pengacara Merah Putih," kata Deolipa.
Deolipa menerangkan total ada tiga tergugat yang dicantumkan dalam gugatannya.
Mereka adalah Bharada E, Ronny Talapessy selaku pengacara baru Bharada E, dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto.
"Intinya alasan kami menggugat adanya suatu dugaan penandatanganann surat kuasa baru, penandatangan pebcabutan kuasa di bawah tekanan yang pertama," sambungnya.
Faktor kedua, beber Deolipa, surat pencabutan kuasa tersebut cacat formil sebab pencabutan itu tidak ada alasan apapun.
"Yang ketiga adanya pengosongan tanda tangan atau dugaan tanda tangan palsu," ucapnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.