Gerbang Tani Nilai Perlakuan Pemerintah kepada IHT Masih Terkesan Diskriminatif
Salah satu contohnya adalah munculnya data meningkatnya pravalensi merokok pada anak umur 10-18 tahun pada RPJMN 2019-2024.
Editor: Hasanudin Aco
“Realisasi penerimaan cukai selama lima tahun terakhir juga terus meningkat yakni Rp153,16 triliun pada 2017, Rp159,5 triliun pada 2018, Rp172,42 triliun pada 2019, dan Rp180 triliun pada tahun 2021.
Fakta ini menunjukkan jika sumbangsih cukai dari IHT merupakan penerimaan negara yang cukup besar dan tidak bisa diabaikan begitu saja,” katanya.
Idham mengatakan IHT juga merupakan industry yang mampu bertahan dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan-Kerja (PHK) dalam situasi krisis ekonomi.
Fakta ini harus benar-benar dipertimbangkan mengingat pada 2023 mendatang situasi ekonomi global akan semakin berat sehingga masing-masing negara harus berjibaku untuk mengamankan perekonomian nasionalnya.
“Jangan sampai kita terjebak pada narasi pihak asing seperti framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang begitu gigih menyerukan pemusnahan industry hasil tembakau sementara di sisi lain mereka tidak pernah memikirkan dampak ekonomi bagi petani tembakau maupun pekerja di sektor IHT,” katanya.
Ketua DPW Gerbang Tani Jawa Tengah, Chamim Irfani mengatakan rembuk ini merupakan upaya konsolidasi dan mempertemukan perwakilan petani tembakau dan cengkeh di Jawa Tengah guna menjalin kerja sama yang kuat.
Kegiatan ini juga untuk saling menguatkan di antara pelaku IHT dengan melakukan upaya yang lebih konkret secara bersama-sama mengidentifikasi potensi sumber daya masing-masing organisasi dalam kapasitas penataan produksi, budidaya dan praktik pertanian, pengelolaan hasil panen, serta pengembangan pasar dan harga tembakau.
Chamim mengingatkan pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejehteraan pekerja IHT.
“Kami minta agar benar-benar diperhatikan dengan sepenuhnya atas dampak yang akan dan dapat terjadi kepada industri, khususnya terhadap terjaganya kesejahteraan pekerja, sampai kepada kepastian kelangsungan pekerjaan bagi pekerja," ujarnya.
Dikatakan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya berpihak kepada visi kesejahteraan masyarakat.
"Diantaranya petani, buruh, pedagang, pekerja dan UMKM yang bergerak di industri hasil tembakau,” pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.