Aksi Mengemis Massal di DPR Tuntut Konflik Tambang Diselesaikan
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang menggelar aksi teatrikal di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022).
Penulis: Erik S
Editor: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (AMANAT) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar aksi teatrikal di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022).
Aksi mengemis massal di DPR dilakukan sebagai bentuk perjuangan hak masyarakat Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat akibat konflik tambang dengan sebuah perusahaan tambang.
Berbagai persoalan terkait teror pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja lokal, kecelakaan kerja, dugaan penyimpangan penggelontoran kewajiban Coorporate Sosial Responsibility (CSR), dan penjualan limbah non B3 atau scrap menjadi isu utama dalam aksi.
"Aksi teatrikal ini adalah simbol yang perjuangan masyarakat Sumbawa Barat terhadap aktivitas pertambangan PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Kami menuntut otoritas negara bertanggung jawab mengusut dan menyelesaikan masalah kesejahteraan warga lingkar tambang yang dibajak oknum-oknum manajemen dan penguasa di sana," ungkap, Ketua AMANAT KSB, Erry Satriyawan dikutip melalui siaran persnya.
Baca juga: KPK Sambut Permintaan Mahfud MD Ungkap Mafia Tambang
Menurut Erry, jika negara tidak tegas, maka akan membiarkan para pengusaha tambang semena-mena tanpa memperhatikan kesejahteraan warga di sekitar wilayah tambang untuk berkembang.
Dikutip dari berita Kompas.com, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mempelajari laporan dari Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (AMANAT) yang mengungkap berbagai pelanggaran yang diduga dilakukan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pihaknya akan mempelajari dengan seksama laporan itu dan akan mengerahkan tim ke Sumbawa Barat untuk mengonfirmasi kebenaran laporan.
Baca juga: Ramai Isu Mafia Tambang, Mahfud MD Bakal Koordinasi dengan KPK
"Kami harus mengecek prosesnya di lapangan, untuk itu kami akan sesegera mungkin nanti menerjunkan tim, sebab ini kan harus bekerja sama lintas sektoral. Meski begitu, laporan ini tetap akan kami jadikan catatan," ujarnya di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (30/10/2022).