Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kepala BNPB Soroti Kasus PMK di Jatim: Capaian Vaksinasi Tinggi Tapi Tingkat Kesembuhan Rendah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di provinsi Jawa Timur.

Editor: Wahyu Aji
zoom-in Kepala BNPB Soroti Kasus PMK di Jatim: Capaian Vaksinasi Tinggi Tapi Tingkat Kesembuhan Rendah
BNPB
ILUSTRASI Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak melalui Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022. Dikutip dari BNPB, saat penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK pada hewan ternak tersebut, angka penularan PMK per Jumat (1/7/2022) pukul 12.00 WIB telah mencapai 233.370 kasus aktif. 

Kasus PMK di Jawa Timur per Jumat(4/11/2022) mencapai 180.982 ekor. Dari jumlah itu 154.569 sembuh, 21.445 masih sakit, 2.768 mati, dan 2.200 ekor dipotong. Sebanyak 8 dari 38 kabupaten/kota dinyatakan tidak ada kasus baru. Mencakup Kota Situbondo, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Blitar, dan Kota Batu.

Terpisah, di Jawa Barat, Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng TNI untuk mempercepat dan menggencarkan penandaan dan pendataan ternak usai vaksinasi PMK. Penandaan dan pendataan ternak, terutama sapi dan kerbau, usai vaksinasi sangat penting karena untuk identifikasi ternak.

Menurut Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Agung Suganda, penandaan membuat vaksinasi bisa tertelusur. Pendataan secara digital ini sekaligus untuk memonitor jumlah populasi hewan, status reproduksi, dan distribusi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

"Ternak yang telah divaksin akan diberi identitas berupa Ear Tag Secure QR Code (anting ternak). Karena ini hal baru, masih ditemukan masalah di lapangan, seperti penolakan pemilik ternak," kata Agung.

Untuk memberikan pemahaman di masyarakat, khususnya peternak, Kementan melibatkan semua stakeholder terkait. Baik peternak, instansi pemerintah, swasta maupun pendampingan oleh TNI dan Polri.

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan, Kemenko Perekonomian, Pujo Setio menyampaikan, kolaborasi antara Kementan, TNI, Polri dan pihak terkait dalam penanganan PMK sangat penting. PMK harus diatasi bersama untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. "Kami berharap kerjasama ini berjalan bukan hanya PMK, tetapi jika ada penyakit menular lainnya," kata Pujo.

Baca juga: Kejadian Penyakit Mulut dan Kuku Turun 96,96 Persen dari Puncak Kasus

Menurutnya, pengendalian PMK menjadi salah satu program strategis. Karena dampak penyakit ini luar biasa terhadap perekonomian dan ketahanan, serta kemandirian pangan nasional. Apalagi, kata dia, saat dunia sedang dihadapkan pada ancaman krisis pangan dan energi.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas