Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di provinsi Jawa Timur.

Menurut Kepala BNPB, Suharyanto khusus untuk Provinsi Jawa Timur, prioritas utama saat ini untuk penanganan PMK adalah pengobatan dan vaksinasi.

Sebagai provinsi dengan populasi ternak terutama sapi terbesar di Indonesia, Jawa Timur memiliki kasus aktif PMK nomor wahid.

"Tolong ini (pemerintah daerah) segera bahu membahu mempercepat penanganan PMK," tegas Suharyanto dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Rabu(9/11/2022).

Ketua Satgas Penanganan PMK ini juga mengatakan Jawa Timur termasuk daerah dengan tingkat kesembuhan rendah.

Persentase kesembuhan kasus konfirmasi PMK di Jawa Timur sebesar 78,57 persen, dibawah Jawa Tengah (81,73%) dan Jawa Barat (82,87%).

Ia meminta agar dicek pengobatan yang dilakukan. Termasuk ketersediaan obat. Jika stok kurang ia minta segera dilaporkan. Pengobatan, kata dia, tidak hanya bergantung pada pengadaan yang dilakukan pemerintah.

Suharyanto lantas memberikan contoh yang dilakukan di Jawa Barat. Di provinsi ini para peternak bisa menggunakan obat-obatan tradisional. Misalnya memberikan campuran sitrun makanan, molases, dan air.

Hal tersebut untuk pengobatan di mulut. Sementara pengobatan kaki dan kuku. menggunakan campuran cuka dan air dengan perbandingan 1:2. Ramuan disemprotkan di luka kaki 3x sehari. Pasca pengobatan, hewan rentan PMK bisa diberikan pakan singkong yang diparut dan dicampurkan molases.

Suharyanto juga mengingatkan untuk biosekuriti dipastikan kembali pelaksanaannya. Hal ini untuk mencegah adanya penularan virus. Karena saat ini di Jawa Timur setiap hari masih terjadi penularan.

"Pastikan dan cek peralatan serta perlengkapan untuk biosecurity masih tersedia atau tidak. Kalau kurang, sekali lagi saya tekankan segera laporkan, kita akan kirim bantuan," kata dia.

Baca juga: Penyakit Mulut dan Kuku Mungkin Masih Menyebar di Bali, Meski Tak Ada Lagi Kasus yang Resmi Dilaporkan

Di sisi lain, Suharyanto memuji capaian vaksinasi PMK di Jawa Timur yang nomor 1 di Indonesia. "Saya sangat mengapresiasi dan meminta daerah lain mencontoh Jawa Timur untuk vaksinasi hewan rentan PMK," ujarnya

Diketahui hingga Jumat (4/11/2022), Jawa Timur telah menyuntikkan vaksin sebanyak 1.658.532. Suntikan ini mencapai 80,32% dari alokasi vaksin yang telah diberikan pemerintah pusat sebanyak 2.064.985 dosis.

Kasus PMK di Jawa Timur per Jumat(4/11/2022) mencapai 180.982 ekor. Dari jumlah itu 154.569 sembuh, 21.445 masih sakit, 2.768 mati, dan 2.200 ekor dipotong. Sebanyak 8 dari 38 kabupaten/kota dinyatakan tidak ada kasus baru. Mencakup Kota Situbondo, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Blitar, dan Kota Batu.

Terpisah, di Jawa Barat, Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng TNI untuk mempercepat dan menggencarkan penandaan dan pendataan ternak usai vaksinasi PMK. Penandaan dan pendataan ternak, terutama sapi dan kerbau, usai vaksinasi sangat penting karena untuk identifikasi ternak.

Menurut Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Agung Suganda, penandaan membuat vaksinasi bisa tertelusur. Pendataan secara digital ini sekaligus untuk memonitor jumlah populasi hewan, status reproduksi, dan distribusi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

"Ternak yang telah divaksin akan diberi identitas berupa Ear Tag Secure QR Code (anting ternak). Karena ini hal baru, masih ditemukan masalah di lapangan, seperti penolakan pemilik ternak," kata Agung.

Untuk memberikan pemahaman di masyarakat, khususnya peternak, Kementan melibatkan semua stakeholder terkait. Baik peternak, instansi pemerintah, swasta maupun pendampingan oleh TNI dan Polri.

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan, Kemenko Perekonomian, Pujo Setio menyampaikan, kolaborasi antara Kementan, TNI, Polri dan pihak terkait dalam penanganan PMK sangat penting. PMK harus diatasi bersama untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. "Kami berharap kerjasama ini berjalan bukan hanya PMK, tetapi jika ada penyakit menular lainnya," kata Pujo.

Baca juga: Kejadian Penyakit Mulut dan Kuku Turun 96,96 Persen dari Puncak Kasus

Menurutnya, pengendalian PMK menjadi salah satu program strategis. Karena dampak penyakit ini luar biasa terhadap perekonomian dan ketahanan, serta kemandirian pangan nasional. Apalagi, kata dia, saat dunia sedang dihadapkan pada ancaman krisis pangan dan energi.