Atasi Politik Uang dan Oligarki Partai, PDI Perjuangan Dorong Penataan Sistem Politik
Hasto mengatakan hal pertama yang perlu dilakukan setelah pemilu 2024, yakni melakukan amandemen terbatas UUD 1945.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Erik S
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong penataan sistem politik di Indonesia.
Menurut Hasto, hal itu demi mengatasi politik uang, oligarki partai, pragmatisme politik hingga pembelahan politik dalam proses regenerasi kepemimpinan.
Baca juga: Bicara Politik Uang dalam Pemilu, Direktur BRIN: Partai Politik Terkesan Sebagai Event Organizer
"Maka kami mendorong pentingnya juga design untuk penataan sistem politik bagi masa depan," kata Hasto dalam sebuah diskusi di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2022).
Hasto mengatakan hal pertama yang perlu dilakukan setelah pemilu 2024, yakni melakukan amandemen terbatas UUD 1945.
"Design itu seperti apa? Ya bagi kami yang pertama pascapemilu 2024 diperlukan amandemen terbatas untuk menempatkan MPR dengan kewenangannya menetapkan haluan negara," ujarnya.
Hasto lalu membandingkan Indonesia dengan Tiongkok yang telah merumuskan haluan masa depan.
Baca juga: Siti Zuhro: Politik Uang di Pemilu 2024 Tidak Mungkin Hilang, yang bisa Dilakukan Mengurangi
"Maka ini sangat penting bagi penataan sistem politik," ungkap Hasto.
