Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pimpinan DPR Yakin Presiden Jokowi Punya Perhitungan Matang soal Calon Panglima TNI

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus, berharap Surat Presiden (surpres) soal penggantian Panglima TNI dikirim ke DPR sebelum 25 November 2022.

Penulis: Reza Deni
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Pimpinan DPR Yakin Presiden Jokowi Punya Perhitungan Matang soal Calon Panglima TNI
Sekretariat Presiden
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kiri) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Kamis (17/11/ 2022) sebelum berangkat ke Thailand menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) tahun 2022. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bicara pergantian Panglima TNI jelang Jenderal Andika Perkasa pensiun pada Desember tahun ini

Spekulasi publik membaca bahwa pengganti Jenderal Andika akan jatuh ke tangan Laksamana Yudo Margono sebagaimana tradisi rotasi antarmatra yang telah dilakukan sejak era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur.

Namun, Dasco menilai pergantian Panglima TNI disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

"Bahwa ada ketentuan-ketentuan tidaj tertulis itu boleh-boleh saja, kemudian dijadikan kebiasaan tetapi kembali lagi terpulang pada situasi dan kondisi seperti apa yang dibutuhkan pada saat ini," kata Dasco kepada wartawan Jumat (18/11/2022).

Baca juga: Profil 3 Calon Panglima TNI Pengganti Andika Perkasa: KSAD Dudung, KSAL Yudo, dan KSAU Fadjar

Ketua Harian Partai Gerindra itu meyakini Presiden Jokowi mempunyai perhitungan-perhitungan matang soal pilihan ini.

"Kemudian mengusulkan yang tepat, mengenai calon tersebut untuk situasi dan kondisi pada saat ini," pungkasnya.

Berita Rekomendasi

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, berharap Surat Presiden (surpres) soal penggantian Panglima TNI dikirim ke DPR sebelum 25 November 2022.

"Kita tunggu, tapi kita sudah ada informasi akan diproses karena waktu kita masih ada kok untuk proses ya. Mungkin kita tinggal tunggu saja apakah calonnya satu atau dua ya kita menyesuaikan aja," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Lodewijk mengatakan itu usai Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, sudah melaporkan ke Lodewijk agar mendorong pemerintah segera mengirimkan surpres itu.

Sekjen Partai Golkat itu mengatakan soal agenda padat Presiden Joko Widodo dan jajarannya, seperti agenda presidensi G20 Indonesia di Bali yang menurutnya sebagai salah satu faktor belum dikirimkannya Surpres pengganti Panglima TNI.

"Kita tahu kan ya presiden hampir enggak pernah pulang ke Jakarta. Habis mereka dari, katakan dari Amerika, terus kemarin ada G20, kemudian berangkat lagi ke Thailand," jelasnya.

Lodewijk mengatakan bahwa sudah ada bayangan siapa nama yang akan dikirimkan presiden menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Kendati demikian, eks Danjen Kopassus itu tak mengungkapkan siapa sosok pengganti Jenderal Andika.

"Mungkin lebih rumit waktu Pak Andika dulu kan. Kalau sekarang kan calonnya sudah terbayang sama teman-teman wartawan, kira-kira siapa itu," tandas Lodewijk.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengatakan dirinya sudah melapor ke Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, terkait dengan surat presiden (surpres) Panglima TNI yang hingga sekarang masih belum diterima.

"Tadi saya sudah lapor ke pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR Pak Lodewijk, dan langsung Sekretaris Jenderal DPR mengontak ke Setneg dan sekarang akan segera diproses," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2022).

Dia berharap dalam minggu ini surpres tersebut segera dikirim dan nama pengganti Jenderal Andika Perkasa sudah ditentukan.

"Minggu depan namanya dikirim ke Bamus, dan langsung diserahkan kepada Komisi I untuk di fit and proper test," kata dia.

Politisi PDIP tersebut menilai pemerintah masih sibuk dengan G20 yang puncaknya terjadi pada hari ini.

Untuk itulah, Komisi I DPR, dikatakan Hasanuddin, perlu untuk mengingatkan pemerintah soal surpres tersebut.

"Saya tidak tahu ya, saya tidak pernah komunikasi, tapi dalam suatu kesempatan yang tidak formal ya kita diskusi akan melakukan fit and proper test begitu," pungkasnya

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas