Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait kalahnya Indonesia dalam sengketa ekspor bijih Nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Menurut Bahlil sebagaimana perintah Presiden pemerintah tidak akan mundur dan akan mengajukan banding terhadap putusan WTO tersebut.

“Perintah bapak presiden hadapi dan lawan. Gini, WTO ini kan biasa aja jangan dibuat sesuatu yang luar biasa. Kita kalah ditahap pertama. Pertanyaan berikut apakah kita takut dengan itu, atau kita memperlemah daya juang kita, saya katakan tidak,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Bahlil mengatakan Indonesia tidak akan pernah gemetar dalam upaya memperjuangkan kedayaan dalam negeri dalam hal ini melakukan hilirisasi industri.

Baca juga: Menteri Investasi Bahlil Minta Sri Mulyani Tambah Dana Alokasi Khusus untuk Dinas Penanaman Modal

Pasalnya kata Bahlil hilirisasi adalah sebuah kewajiban atau keharusan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.

“Bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita kita dari 4500 USD menjadi 1000 USD,” katanya.

Hilirisasi industri kata Bahlil telah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Hilirisasi juga telah menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan.

Baca juga: Profil Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi RI yang Kecewa dengan Kericuhan di Munas HIPMI XVII

“Ini adalah instrumen untuk bagaimana menciptakan nilai tambah. Jadi kita nggak akan pernah mau gemetar dengan urusan itu,” katanya.

Bahlil mempersilahkan negara lain untuk protes terhadap kebijakan Indonesia melakukan hilirisasi Industri.

Menurut Bahlil dalam KTT G20 masing-masing negara telah berkomitmen menghargai konsep hilirsasi dan penciptaan nilai tambah.

“Ini sudah menjadi konsensus kemarin dan itu diangkat menjadi keputusan komunike bersama dengan kepala negara. Jadi saya pikir enggak boleh suatu negara mengintervensi suatu negara lain selama itu dalam kerangka pengembangan ekonomi di negaranya sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya Indonesia digugat oleh Uni Eropa ke WTO karena melarang ekspor bijih Nikel. Larangan ekspor yang dilakukan per 1 Januari 2020 mendapat protes dari Uni Eropa karena menggangu produksi industri stainless steel mereka.

WTO kemudian memenangkan gugatan Uni Eropa.

Larangan ekspor bijih Nikel dinilai melanggar ketentuan WTO. Pemerintah kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.