DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Yudo Margono sebagai Panglima TNI Baru Hari Ini
DPR akan menggelar Sidang Paripurna untuk mengesahkan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI pada Selasa (13/12/2022) pagi.
Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar Sidang Paripurna pada Selasa (13/12/2022) pagi.
Diketahui, DPR menggelar rapat untuk mengesahkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.
Hal itu, disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar.
"Paripurna tanggal 13 Desember pukul 09.30 WIB," kata Indra Iskandar saat dikonfirmasi Tribunnews.com.
Indra mengatakan, rapat paripurna tersebut beragendakan tunggal, hanya pengesahan Yudo sebagai Panglima TNI.
"Hanya agenda tunggal yaitu pemberian persetujuan terhadap calon panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, sebagai Panglima TNI," jelasnya.
Baca juga: Jadwal Paripurna Pengesahan Panglima TNI Yudo Margono, Pimpinan DPR: Secepatnya
Sementara itu, berdasarkan keterangan di kanal YouTube DPR RI, akan ada Rapat Paripurna ke-12 DPR.
Agenda rapat DPR ini, ialah Laporan Komisi 1 DPR terhadap hasil uji kelayakan Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI.
"Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Tahun 2023, agenda Laporan Komisi 1 DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Panglima TNI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," tulis DPR, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube DPR RI, Selasa (13/12/2022).
Nantinya, pelaksanaan Rapat Paripurna DPR juga akan disiarkan secara daring melalui kanal YouTube DPR RI.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono, menjalani fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Panglima TNI di DPR pada Jumat (2/12/2022).
Kini, DPR akan menggelar Rapat Paripurna untuk mengesahkan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI pada Selasa (13/12/2022).
Setelah diparipurnakan, lanjut Indra, hasilnya akan dikirimkan ke Istana Kepresidenan.
Terkait jadwal pelantikan, menyesuaikan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
