KPK Usul agar Kepala Daerah Ditunjuk Pemerintah, Begini Reaksi Politisi PDIP
Bambang Pacul menganggap usulan KPK tersebut bisa saja diakomodir jika negara sedang dalam situasi kirisis.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul merespons usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata agar kepala daerah ditunjuk langsung pemerintah.
Pacul menganggap usulan KPK tersebut bisa saja diakomodir jika negara sedang dalam situasi kirisis.
"Kecuali ada krisis, ini enggak ada krisis kok. Kita ini belum ada krisis. Jadi negara kita kan negara hukum, hukum tidak bisa semena-mena, kan gitu. Ini kita jalani dulu, nah sampai kamu mentok," kata Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2022).
Pacul mengatakan baik Pilkada langsung maupun tidak sama-sama memakan biaya yang cukup besar.
"Saya ya kesal, secara personal, iya, (baik Pilkada tak langsung) maupun Pilkada langsung itu waduh biayanya kan gede bos," ujarnya.
Namun, Ketua Komisi III DPR RI itu meyakini KPK memiliki argumentasi yang kuat sehingga meminta kepala daerah ditunjuk pemerintah.
"Kalau Pak Alex Marwata yang terhormat mengusulkan itu karena dirasa rakyat belum siap Pemilu langsung, beliau mungkin punya argumentasi yang kuat," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengusulkan agar kepala daerah tidak lagi dipilih oleh masyarakat, melainkan ditunjuk langsung pemerintah.
Pasalnya, Alex melihat masih ada sejumlah daerah yang belum siap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Baca juga: Bambang Pacul Ibaratkan PDIP di Pemilu 2024 Sebagai Tim Terkuat di Piala Dunia
Menurutnya, lebih baik pemerintah menunjuk seorang profesional yang mumpuni untuk memimpin suatu daerah.
Apalagi, kata Alex, peta persoalan di masing-masing daerah semuanya sudah tersedia.
Ia memberi contoh, peta persoalan daerah di wilayah timur Indonesia biasanya terkait dengan masalah stunting atau gizi buruk, serta tingkat kualitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang rendah.
Sehingga, dengan semua peta persoalan itu, yang perlu dilakukan tinggal menunjuk manajer yang baik atau profesional.
