Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut eks Direktur Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian, Hasanuddin Ibrahim, agar dihukum 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Penuntut umum meyakini Hasanuddin bersalah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan pembasmi hama yang merugikan keuangan negara Rp12,947 miliar.

Jaksa KPK menilai Hasanuddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasanuddin Ibrahim berupa penjara selama 5 tahun dan 6 bulan ditambah denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Dalam tuntutannya, jaksa mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan.

Baca juga: Beda Data Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional dan Bulog Jadi Alasan Rencana Impor Beras 

Hal yang memberatkan, JPU KPK berpendapat bahwa Hasanuddin Ibrahim tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hasanuddin disebut jaksa juga tidak mengakui terus terang atas perbuatannya. 

Sementara untuk hal meringankan, Hasanuddin dinilai jaksa belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, tidak memperoleh atau menikmati hasil tindak pidana.

Dalam dakwaan, Hasanuddin Ibrahim diduga melakukan korupsi kegiatan pengadaan fasilitasi sarana budi daya untuk mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dalam rangka belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2013 berupa pengadaan pembasmi hama berbasis mikoriza untuk tanaman kentang.

Mulanya, pada Oktober 2012, Hasanuddin meminta agar dilakukan pengadaan mikoriza untuk tanaman kentang. 

Ia meminta Eko Mardianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Hidayah Nur Wahana (HNW) Sutrisno dan adik Hasanuddin bernama Nasser Ibrahim.

Sutrisno diketahui sebagai Direktur PT Hidayah Nur Wahana yang bergerak di bidang jual beli pupuk dengan merek dagang Rhizagold dari Biotrack Technology (M) Sdn Bhd Malaysia dengan Rhizagold adalah pupuk tanaman kelapa sawit.

Namun, pengadaan tersebut tidak jadi dilakukan sehingga dimasukkan kembali pada usulan tahun anggaran 2013 sebesar 225 ribu kilogram senilai Rp18,615 miliar yang akhirnya disetujui sebagai bagian anggaran tahun anggaran 2013.