TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus suap dana hibah, Rabu (14/12/2022) malam.

Tak sendirian, Sahat Tua diamankan bersama tiga orang lainnya, yaitu Staf Ahlinya bernama Rusdi; Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Program Kerja Masyarakat (Pokmas), Abdul Hamid; dan Koordinator Lapangan Pokmas, Ilham Wahyudi.

Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (16/12/2022), dan akan ditahan hingga 3 Januari 2023 mendatang.

"Para tersangka ini juga dilakukan penahanan sampai tanggal 3 Januari 2023," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Diketahui, KPK juga menyita sejumlah uang saat mengamankan Sahat Tua di Surabaya, Jawa Timur.

Uang tersebut berupa pecahan dalam mata uang Dolar Singapura dan Amerika Serikat (AS) yang nilainya mencapai Rp1 miliar.

Baca juga: Profil Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jatim Terjerat OTT KPK, Politisi Golkar

Peran Para Tersangka

Kasus ini bermula ketika Sahat Tua Simanjuntak menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah.

Sebagai informasi, untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jatim merealisasikan dana hibah dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp7,8 triliun pada badan, lembaga, dan organisasi masyarakat yang ada di Pemprov Jatim.

Untuk proyek infrastruktur hingga tingkat pedesaan, dana hibah itu didistribusikan lewat Program Kerja Masyarakat (Pokmas).

Pengusulan dana hibah tersebut merupakan aspirasi dan usulan dari para anggota DPRD Jatim, termasuk Sahat Tua.

Sahat Tua kemudian menjanjikan akan memperlancar pengusulan dana hibah dengan syarat ada uang muka (ijon).

Pihak yang bersedia menerima tawaran Sahat diantaranya adalah Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Abdul Hamid.

Abdul Hamid juga merupakan Koordinator Pokmas.