TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono menyoroti polemik impor beras antara Dirut Bulog dengan Menteri Pertanian.

Sebelumnya Dirut Bulog menganggap "Produksi Panen Beras Petani Sangat Kurang".

Namun disanggah oleh Menteri Pertanian yang mengatakan "Produksi Beras Petani Cukup".

Bambang Haryo Soekartono yang juga merupakan Anggota DPR RI Periode 2014 - 2019 ini mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu sangat tidak lazim karena Bulog tidak biasanya mengusulkan impor beras secara nasional.

"Karena yang paling tahu kebutuhan beras dengan mempertimbangkan keseimbangan antara supply (produk pertanian) dibanding dengan demand (konsumen beras) adalah peran dari Kementerian Perdagangan," ujar BHS, sapaan akrab Bambang Haryo Soekartono, dalam keterangannya, Rabu (21/12/2022).

Menurut dia Bulog secara nasional hanya bisa menyerap beras nasional sebesar 1,2 juta ton di tahun 2021.

Jumlah ini relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan serapan produksi beras nasional secara total yang jumlahnya mencapai 31,33 juta ton total serapan nasional.

"Jadi Bulog hanya membeli beras petani nasional dan mengedarkan beras kemasyarakat tidak lebih dari 3 persen dari total beras yang diproduksi nasional, jadi serapan terbesar adalah dari swasta," katanya.

Sehingga, kata dia,  Dirut Bulog tidak pantas memberikan usulan impor dan informasi kepada Pemerintah, yang akhirnya menjadi salah informasi juga kepada publik karena ketidaktahuannya tentang produksi dan bahkan cadangan beras secara nasional.

"Serapan Bulog yang relatif sangat sedikit ini karena Bulog belum bisa secara profesional menyerap beras nasional, termasuk juga memasarkan beras nasional kemasyarakat. Terbukti sebagian besar bahkan semua masyarakat Indonesia tidak berminat untuk membeli beras yang dipasarkan oleh Bulog," tegas BHS.

Baca juga: Harga Beras di Indonesia Paling Mahal se-ASEAN, Bank Dunia Beberkan Sejumlah Faktor Penyebabnya

Pria yang merupakan Dewan Pembina Grakan Tani Rakyat (GETAR) Pusat ini menyayangkan pernyataan Dirut Bulog yang juga meminta impor 500 ribu ton beras dengan anggaran sebesar Rp 4,4 triliun  dan mengatakan mereka rugi besar karena harus menjual beras impor dengan harga Rp  8.300 rupiah per kg sedangkan harga belinya Rp 8.800 per kg dari Vietnam.

BHS menambahkan bahwa pernyataan kerugian Dirut Bulog tersebut adalah tidak masuk akal  karena harga beras di Vietnam yang sebenarnya hanya berkisar paling murah 5.800 Dong (Rp 3.800) dan paling mahal 12.000 Dong (Rp 7.900 ).

"Dan bila pengirimanan ditambah ongkos angkut plus keuntungan 15%, maka harga beras Vietnam sampai di Indonesia hanya ditambah 25%," ujarnya.

"Disinyalir Dirut Bulog memberikan keterangan yang tidak benar dan cenderung mencari keuntungan yang terlalu besar disela sela masyarakat yang lagi kesulitan terutama petani nasional kita. Tentu ini sangat memberatkan masyarakat dan petani," tukas BHS menambahkan.