TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan permintaan maaf Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte soal perbudakan yang mereka lakukan di masa lalu hanya sekedar keperluan politik dalam negeri.

Menurut TB Hasanuddin pernyataan tersebut terlalu politis dan hanya untuk keperluan politik dalam negeri sang Perdana Menteri Mark Rutte.

Hal ini disampaikan TB Hasanuddin dalam diskusi daring Megawati Institute 'Kolonialisme, Perbudakan & Kapitalisme: Setelah Permintaan Maaf Belanda Kepada Indonesia' pada Rabu (21/12/2022).

"Kementerian Luar Negeri juga kami sepakat dengan komisi 1 DPR itu lebih banyak pernyataan politis. Dan ini tentu untuk keperluan politik dalam negeri Perdana Menteri Mark Rutte," kata dia.

Pernyataan Mark Rutte dinilai punya maksud untuk menyalahkan tindakan pemerintah kolonial Belanda saat itu.

Mark Rutte juga tak secara khusus atau spesifik menyebut Indonesia dalam pernyataannya.

Berkenaan dengan itu, DPR meminta pemerintah hati-hati untuk merespons pernyataan Perdana Menteri Belanda tersebut.

"Berbicara soal respon atau reaksi dari pemerintah Indonesia tentu harus hati-hati. Mengapa harus hati-hati karena ini baru pernyataan politik di lingkungan pemerintahan bahkan ketika dia berbicara di lingkungan mereka sendiri. Yang pertama tidak langsung menjurus ke Indonesia dan yang kedua baru pernyataan," terangnya.

Baca juga: Belanda Minta Maaf Atas Perbudakan di Masa Lalu, Termasuk Indonesia dan Afrika