TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, memberikan tanggapan terkait kemungkinan reshuffle (perombakan) kabinet yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Jokowi bicara soal perombakan kabinet ketika meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor pada Jumat (23/12/2022).

Merespons hal tersebut, Wakil Ketum PPP menilai, Presiden Jokowi akan bersikap adil terhadap partai politik (parpol) koalisi pemerintah.

Sehingga, pihaknya tak khawatir terhadap kemungkinan reshuffle kabinet.

“PPP tidak khawatir kalau soal menteri dari PPP akan terkena reshuffle, karena yakin bahwa Presiden akan bijak dalam mempertimbangkan representasi partai koalisi,” kata Arsul, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Jumat (23/12/2022).

Baca juga: Survei Voxpol Center: Penegakan Hukum Hingga Pemberantasan Korupsi Era Jokowi-Maruf Dinilai Buruk

Ia meyakini, Jokowi pasti mempertimbangkan loyalitas PPP dalam koalisi pemerintah.

Meski begitu, Arsul menyerahkan semua keputusan kepada Presiden.

“Tentu kalau soal orang PPP yang duduk di dalamnya, sepenuhnya merupakan bagian dari prerogatif Presiden untuk mempertahankan atau memilih yang baru,” ucapnya.

Arsul pun berharap, figur baru yang nantinya dipilih bisa bekerja cepat di kementerian masing-masing.

“Bagi PPP yang paling penting siapa pun yang masuk kabinet seyogianya sosok yang bisa langsung bekerja, dan hanya perlu adaptasi singkat saja terhadap portofolio kementeriannya,” ungkap Arsul.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terkait kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle setelah meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022).

“Mungkin,” kata Presiden Jokowi, dilansir Tribunnews.com.

Namun, Presiden Jokowi tak menyebutkan kapan reshuffle akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

“Ya nanti,” lanjutnya.

Sementara itu, hasil survei Charta Politika menunjukan sebagian besar responden setuju dilakukan reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju.

Hasil tersebut, berdasarkan survei Charta Politika yang dilakukan pada 8-16 Desember 2022.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTUbe , Kamis (22/12/2022).

Lantas, Yunarto menyebut, faktor kepercayaan terhadap sosok presiden dan wakil presiden menjadi faktor yang lebih mempunyai peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle, walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas."

"Tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Ia berharap, hasil survei dari lembaganya itu, dapat menjadi catatan penting bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.

"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy."

"Memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ucap Yunarto.

Apalagi, kata Yunarto, menjelang Pemilu 2024, sejumlah menteri tampak fokus untuk mempersiapkan kontestasi tersebut.

Baca juga: Survei Charta Politika: Mayoritas Publik Setuju Jika Jokowi Reshuffle Kabinet

"Bahkan ada menteri dari parpol yang kecendurungan porsi politiknya agak berbeda."

"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan atau Presiden yang sudah tidak bisa maju kembali," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Taufik IsmailPenulis Tatang Guritno, Kompas.com/Tatang Guritno)

Simak berita lainnya terkait Reshuffle Kabinet