TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo merespon hasil survei lembaga Charta Politika yang menyebutkan mayoritas responden sepakat jika perombakan kabinet Indonesia Maju dilakukan lagi.

Meskipun hanya menjawab singkat, Jokowi mengatakan reshuffle bukan tak mungkin akan terjadi.

"Mungkin," ujar Jokowi kepada awak media usai meresmikan Bendungan Sukamahi di Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).

Namun, Presiden Jokowi tak menyebutkan kapan reshuffle akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

“Ya nanti,” lanjutnya.

Seperti diberitakan, hasil survei Charta Politika menunjukan sebagian besar responden setuju dilakukan reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju.

Hasil tersebut, berdasarkan survei Charta Politika yang dilakukan pada 8-16 Desember 2022.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto, dikutip dari kanal YouTUbe, Kamis (22/12/2022).

Lantas, Yunarto menyebut, faktor kepercayaan terhadap sosok presiden dan wakil presiden menjadi faktor yang lebih mempunyai peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle, walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas."

"Tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Ia berharap, hasil survei dari lembaganya itu, dapat menjadi catatan penting bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.

"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy."