TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal akan melakukan kocok ulang kabinet alias reshuffle sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024 mendatang. 

Jokowi merespons hasil survei lembaga Charta Politika Indonesia yang menyebut bahwa mayoritas masyarakat setuju ada reshuffle kabinet.

"Mungkin (reshuffle kabinet di akhir masa pemerintahan)," ucap Jokowi menjawab singkat mengenai hal itu di Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jumat (23/12/2022).

Jokowi enggan memastikan kapan reshuffle akan dilakukan. Dia hanya tersenyum ketika kembali ditanyakan mengenai hal itu.

Baca juga: Soal Kemungkinan Reshuffle Kabinet Jokowi, Nasdem Akui Siap Terima Keputusan Apapun

"Ya nanti," ucap Jokowi singkat.

Sebelumnya, lembaga Charta Politika Indonesia dalam rilis survei terbarunya menyebut bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi ada di angka 72,9 persen.

Pada saat yang sama, kepuasan publik terhadap kinerja menteri-menteri Jokowi hanya 60,5 persen.

Charta menyebut ada 61,8 persen responden yang setuju reshuffle kabinet.

Sebanyak 26,6 persen responden tak setuju Jokowi kembali merombak kabinetnya.

Desakan reshuffle menguat setelah keputusan Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Sejumlah kelompok pendukung Jokowi tak suka NasDem mendukung sosok yang dinilai bertentangan dengan Jokowi secara politik.

Bahkan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir agar NasDem direshuffle sebab berkompromi dengan pihak yang dianggap mereka berseberangan dengan pemerintah.

NasDem juga dianggap melanggar etika pemerintah.

"Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ujarnya.

Baca juga: PPP Tak Khawatir Presiden Jokowi Buka Opsi Lakukan Reshuffle Kabinet

Terkait rencana reshuffle yang dilontarkan Jokowi, Ketua Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat meminta agar Presiden mengevaluasi dua menteri dari Partai NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Alasannya, Djarot mengaku prihatin melihat Indonesia saat ini masih melakukan impor beras. Padahal dulu, katanya, Indonesia sudah berbicara banyak ihwal swasembada beras.

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kata Djarot kepada awak media di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

"Justru seharusnya pemerintah intervensi dong, jangan sampai pas saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor, yang sakit petani," tambah mantan eks Gubernur DKI Jakarta ini.

"Mentan dievaluasi, Menteri Kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," katanya.

Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya. Sehingga nanti program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," tegasnya.

Di sisi lain Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut partainya menghargai rencana Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet, karena hal tersebut merupakan kewenangan Jokowi sebagai seorang Presiden.

Namun ia mengingatkan agar reshuffle kabinet harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah, bukan hasil politisasi.

Baca juga: Kelakar Asul Sani ke Erick Thohir jika Ada Reshuffle: Tolong Bisiki Pak Jokowi PPP Tambah Wamen

"Kewenangan dia, sehingga tentunya kita harus menghargai semua itu. Tapi, apapun itu hendaknya dipandang sebagai kebutuhan pemerintah, jangan dipolitisasi pergantian pembantu presiden itu adalah hasil evaluasi untuk tingkatkan kinerja pemerintah," ucap anggota Komisi III DPR RI itu.

Ali pun menepis ihwal kemungkinan seluruh menteri NasDem kena reshuffle kabinet mendatang lantaran NasDem telah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang bakal diusung di Pilpres 2024.

Ia menyatakan dukungan NasDem kepada Jokowi serta langkah mendeklarasikan Anies merupakan dua hal yang berbeda.

"Persoalan masuk di kabinet (saat ini) deklarasi capres Pak Jokowi 2019, kalau kami mendeklarasikan Anies itu hal yang berbeda," ujarnya.(tribun network/fik/mar/fal/dod)