Menurut Kepala Negara, rencana tersebut nantinya akan diputuskan apakah akan dilakukan atau tidak.

“Pelaksanaannya nanti diputuskan,” terang Jokowi.

Rencana Presiden Jokowi itu pun bak gayung bersambut. Dimana, PDI Perjuangan yang merupakan partai pengusung Jokowi mendukung langkah tersebut.

Melalui Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, pihaknya mengatakan bahwa Presiden Jokowi memerlukan menteri yang loyal dan solid untuk mendampinginya dalam menyelesaikan masalah.

"Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto di kantor Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis.

Hasto menuturkan hal tersebut guna pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berada dalam kondisi 'sense of happiness' di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Supaya nanti di pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya," ujarnya.

Ia menyebut Jokowi berhak melakukan perombakan kepada para menterinya yang tak sejalan dengan perintahnya.

"Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden," ucapnya.

Lebih lanjut, Hasto juga menyingung menteri yang antitesa terhadap visi-misi Presiden Jokowi.

"Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," jelasnya.

Djarot Singgung Evaluasi Kinerja Menteri

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berbicara soal wacana perubahan susunan menteri atau reshuffle di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengatakan bahwa keputusan untuk mereshuffle menteri merupakan hak prerogatif presiden.