Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Sosial Politik Ubedillah Badrun menilai ada sederet nama menteri dalam kabinet kerja Joko Widodo-Maruf Amin yang kemungkinan akan direshuffle.

Kata pria yang karib disapa Ubed itu, setidaknya ada tiga perspektif yang digunakan Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif untuk mereshuffle menterinya.

Perspektif yang dimaksud yakni loyalitas, koalisi, dan perspektif kinerja, sambil mempertimbangkan dampak ke depannya.

"Jika menggunakan perspektif loyalitas pada Jokowi maka akan banyak yang direshuffle karena semakin banyak yang tidak loyal," kata Ubed saat dimintai tanggapannya, Minggu (25/12/2022).

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Menguat: Siapa Saja Menteri yang Aman dan Rawan Terdepak dari Kabinet?

Salah satu faktor ketidakloyalan yang dimaksud di antaranya soal isu tiga periode.

Di mana, terkait penambahan periode kepempimpinan itu banyak menteri yang setuju, sementara Jokowi tidak setuju.

"Maka menteri yang setuju tiga periode itu layak di reshuffle misalnya Luhut Binsar Panjaitan, Tito Karnavian, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadaila, Zulkifli Hasan," kata Ubed.

Baca juga: Desakan Reshuffle Menguat Setelah Anies Capres 2024, Nasib 3 Menteri, Respons Nasdem Hingga Pengamat

"Jika ketidakloyalan itu dilihat dari para menteri yang kesusu (nafsu) nyapres maka Prabowo Subianto, Erick Tohir, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto juga layak direshuffle," sambungnya.

Kedua, jika dalam keputusan mereshuffle menteri dengan menggunakan perspektif koalisi maka kemungkinan koalisi yang berseberangan dengan Presiden Jokowi akan direshuffle.

Ubed menilai, partai yang menterinya kemungkinan akan direshuffle dengan menggunakan perspektif ini adalah menteri dari Partai NasDem dan PKB.

"Dalam soal Capres maka para menteri yang berasal dari Partai NasDem harus direshuffle, karena NasDem mendeklarasikan capres yang tidak sesuai dengan keinginan Jokowi, begitu juga menteri yang berasal dari PKB," kata dia.

Terakhir, jika dalam keputusan reshuffle menggunakan perspektif kinerja, maka menurut Ubed, Jokowi harus cermat menentukan dan mengevaluasi kementerian mana yang dinilai tidak bekerja sesuai keinginan.

"Jika menggunakan perspektif kinerja kementerian maka Jokowi harus menganalisis secara cermat sejumlah menteri yang berasal dari partai maupun yang dari non partai," kata dia.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.

Usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat (23/12/2022), Presiden Jokowi mengatakan bahwa reshuffle tersebut mungkin dilakukan.

"Mungkin," kata Presiden Jokowi.

Hanya saja Presiden tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

"Ya nanti," katanya.