Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai, tak ada alasan logis bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Alasannya reshuffle biasanya dilakukan bila kinerja kabinetnya rendah. Bisa juga karena ada kisruh politik yang menyebabkan kepercayaan masyarakat pada kabinet rendah.

"Dua penyebab itu tidak terlihat pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," kata Jamiluddin kepada wartawan, Senin (26/12/2022).

Kisruh politik yang menyebabkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga tidak terlihat. Hal itu terlihat dari terjaganya stabilitas politik nasional.

Sehingga menurutnya jika reshuffle itu terjadi, menteri dari NasDem akan diganti.

"Jadi, tidak ada dasar yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan reshuffle kabinet. Karena itu, bila ada reshuflle bisa jadi bertujuan untuk mendepak menteri dari Nasdem," ujarnya.

Namun Jamiluddin menilai apabila Jokowi akan mendepak menteri dari dari Nasdem, harus ada dasar yang rasional, dan hal itu tentu tidak mudah. 

"Semoga Jokowi tidak ceroboh dan mengedepankan politik pragmatis. Hal itu akan menjauhkan Jokowi dari sosok negarawan," tandasnya.

Baca juga: Hubungan Jokowi dengan Paloh Retak Buntut Capreskan Anies, Akankah Berujung Menteri NasDem Digusur?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022),presiden mengatakan bahwa reshuffle tersebut mungkin dilakukan.

"Mungkin," kata Presiden Jokowi.

Hanya saja Presiden tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

"Ya nanti," katanya.