Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebutkan bahwa reshuffle menteri pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mungkin saja terjadi.

Menurut Dedi, faktornya adalah karena kekecewaan Jokowi kepada NasDem yang menjadikan Anies Baswedan bakal calon presiden 2024 mendatang.

Baca juga: Ditanya Kapan Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi: Besok!

"Reshuffle sangat mungkin mengemuka karena faktor kekecewaan Jokowi pada Nasdem, hal ini terlihat di banyak kesempatan bagaimana Jokowi tunjukkan disharmoni dengan Nasdem sejak deklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden, untuk itu reshuffle bisa saja untuk amputasi Nasdem di kabinet," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Jumat (6/1/2023).

Menurut Dedi, nantinya reshuffle menteri akan menggunakan dalih performansi.

Dedi juga menuturkan bahwa tiga menteri dari Partai NasDem juga terkesan memiliki catatan yang kurang baik.

"Meskipun akan ada dalih soal performansi, tetapi dari sisi politik publik akan lihat jika reshuffle bukan karena faktor kinerja. Dari tiga menteri Nasdem, dua di antara memang terkesan tidak miliki catatan kerja yang baik, yakni Mentan dan Menteri LHK," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengungkapkan bahwa semua partai dalam Koalisi Indonesia Maju termasuk NasDem harus siap untuk direshuffle dari kabinet.

Hal itu menurut Johnny G Plate, karena reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden Joko Widodo.

Baca juga: Soal Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi, Partai Nasdem Janji Beri Dukungan pada Pemerintah

"Semua partai yang bagian dari anggota koalisi harus menerima bahwa yang menentukan kabinet merubah kabinet adalah hal prerogatif presiden," ujar Johnny di Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Sekretaris Jenderal Nasdem itu melanjutkan, semua partai tanpa terkecuali harus siap direshuffle karena itu hak prerogatif presiden yang dilindungi konstitusi.

Johnny menegaskan seorang menteri tugasnya untuk membantu presiden. Maka dari itu dirinya juga siap jika itu keputusan presiden.

"Secara pribadi apa lagi, kita di sini sebagai pembantu presiden melaksanakan kebijakan dan arahan presiden ya itu sepenuhnya ada pada presiden," jelasnya.

Kemudian Johnny juga mengatakan bahwa Nasdem terus berkomitmen terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Sejak awal membangun koalisi memperjuangkan capres, memenangkan capres bersama-sama koalisi 2014 dan 2019 melaksanakan pembangunan negara bersama koalisi dengan baik," ungkapnya.

Johnny melanjutkan NasDem akan terus konsisten terhadap komitmen penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet merupakan kewenangan prerogatif presiden.