TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan mendukung penuh komitmen Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait penyiapan anggaran dalam APBN untuk melindungi perempuan dari kekerasan.

Hal ini diungkapkan Sri Mulyani usai bertemu dengan Komnas Perempuan.

“Ini merupakan berita baik. Selama ini korban kerap kali tidak mendapat perhatian dan dukungan untuk pemulihan fisik berikut mental serta modal untuk menghadapi masa depan. Semoga komitmen Menkeu segera disusun dalam perangkat aturan yang lebih jelas,” ujar Koordinator Juru Bicara PSI, Kokok Dirgantoro, Jumat (13/1/2023).

Kokok menambahkan apa yang diungkapkan oleh Menkeu juga membuka ruang baru yaitu penyusunan aturan Victim Trust Fund.

Victim trust fund adalah pendanaan yang diperuntukkan bagi korban kekerasan seksual.

Baca juga: PSI Apresiasi Jokowi soal Pengakuan Pelanggaran HAM Berat: Langkah Berani Bangsa Berjiwa Besar

Sumber dananya dapat digali dari anggaran dan pendapatan negara bukan pajak.

Dapat juga dilakukan dengan proses earmarking (alokasi dana pajak yang disisihkan untuk keperluan khusus).

"Komitmen Menkeu dan terobosan melalui Victim Trust Fund akan sangat berdampak besar bagi korban kekerasan seksual terutama perempuan. Selama ini kendati kasus di pengadilan dimenangkan, restitusi berupa uang yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban jarang dipenuhi. Persentase pemenuhan restitusi sangat rendah,” ungkap Kokok.

Akibatnya korban tidak mendapat kompensasi yang memadai untuk melanjutkan hidup.

Padahal banyak sekali pengorbanan yang telah dilakukan usai berani terbuka (speak up) dan kasusnya diangkat ke pengadilan.

Apalagi jika korbannya banyak dan pelakunya tunggal. Korban seperti mengalami penderitaan yang tidak ada putus-putusnya.

“PSI menyatakan mendukung penuh penggunaan APBN dan pembentukan victim trust fund untuk membantu perempuan korban kekerasan. Anggaran negara harus berpihak untuk kelompok rentan,” tandasnya.