Golkar Tetap Paksa Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres dari KIB, Mardiono PPP: Bukan Ngotot
Partai Golkar terus memaksa untuk mengusung sang Ketua Umumnya Airlangga Hartarto menjadi calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar terus memaksa untuk mengusung sang Ketua Umumnya Airlangga Hartarto menjadi calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Meskipun, elektabilitas Airlangga Hartarto masih terbilang rendah.
Mananggapi hal itu, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyampaikan bahwa tindakan tersebut bukanlah sebagai sikap ngotot dari Golkar.
Dia bilang, seluruh koalisi KIB menghormati mekanisme internal masing-masing.
"Bukan ngotot ya, ini semuanya kan berproses, masing-masing partai ini kan semua berproses, di PPP memiliki mekanisme sendiri, kemudian di Golkar punya mekanisme sendiri, di PAN juga demikian. Jadi ini bukan ngotot," kata Mardiono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Mardiono menuturkan bahwa proses internal KIB untuk menentukan capres maupun cawapres masih berlangsung. Nantinya, pihaknya bakal segera melakukan pertemuan dengan parpol KIB.
"Nanti dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan mendekati pada keputusan, saya kabari teman-teman awak media," tukasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga tak mempersoalkan elektabilitas ketua umum partainya Airlangga Hartarto yang masih berada di bawah bakal calon presiden lain.
Menurut Lamhot, Airlangga yang menjabat Menteri Koordinator Perekonomian RI itu tengah fokus membenahi perekonomian Indonesia.
"Pak Airlangga itu fokus kerja. Jadi tidak seperti orang lain yang sibuk dengan pencitraan. Tren elektabilitasnya juga kalau kita lihat dari waktu ke waktu kan naik," kata Lamhot kepada wartawan, (23/1/2023).
Legislator Komisi VII DPR RI itu menilai elektabilitas bukanlah sebagai satu-satunya pegangan di Pemilu tahun depan.
Dikatakan Lamhot, hasil survei bisa dilihat usai seluruh calon presiden terdaftar di Komisi Pemeilihan Umum (KPU) yang jatuh pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
"Kalau sudah terdaftar kan ada keterbatasan pilihan, kalau sekarang kan banyak pilihan, maka angkanya tersebar ke mana-mana, dan patut diingat Airlangga tidak punya dosa politik," ujar dia.
Lamhot meyakini elektabilitas Airlangga bakal menanjak naik.
Pasalnya, sebagai Menko Perekonomian, Airlangga dinilai telah berbuat banyak agar Indonesia mampu memperlihatkan kinerja yang tetap impresif dan menghindari resesi.
Baca juga: KIB Terus Monitor Ridwan Kamil, Pengamat Sebut Jadi Alternatif Jika Airlangga Hartarto Gagal Maju