TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyebut, pencapresan Anies Baswedan tak akan terhalang di tengah isu adanya perjanjian dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sebelumnya, perjanjian antara Prabowo dan Anies mengemuka setelah Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno menyampaikannya dalam sebuah podcast. 

Anies disebut-sebut tidak akan maju apabila Prabowo ikut dalam kontestasi Pilpres. Hal itu lantaran Anies saat Pilkada DKI 2017 diusung oleh Gerindra dan PKS.

Menurut Ujang, Anies akan tak akan mundur dari proses pencapresan lantaran sudah didukung tiga partai politik, yakni Nasdem, PKS dan Demokrat.

"Secara politis tidak berpengaruh karena kelihatannya Nasdem, PKS dan Demokrat akan berjalan dalam pencapresan Anies itu," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Selasa (31/1/2023).

Menurut Ujang dalam politik adalah hal yang wajar sikap politik seseorang berubah.

Namun dari sisi psikologis, jika Anies terus melanjutkan pencapresan, Ujang memprediksi bakal ada ganggung yang datang dari kelompok atau pendukung Prabowo.

Sebab, Anies dianggap ingkar terhadap perjanjian dengan Prabowo.

"Secara psikologis cenderung mungkin Prabowo dengan tim dan pendukungnya akan mengecam Anies karena menyayangkan sikap Anies yang berubah pikiran, yang tak konsisten dalam konteks pencapresan," ucap Ujang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebutkan bahwa ada perjanjian antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait dengan Pemilihan Presiden atau Pilpres.

Dalam tayangan podcast Akbar Faisal Uncencored yang dikutip Senin (30/1/2023), Sandiaga mengatakan bahwa perjanjian tersebut tertulis dan dibuatkan oleh Fadli Zon.

“Tertulis dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadli Zon. Karena dia yang mendraft dan dia yang menulis tangan itu,” kata Sandiaga Uno.

Baca juga: Pengakuan Sandiaga: Teken Perjanjian di Atas Materai, Anies Tak Maju Pilpres 2024 Jika Ada Prabowo

Ia menjelaskan bahwa perjanjian itu berkaitan dengan beredarnya potongan video Anies bicara tak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres.

Kala itu, Sandiaga menjadi Wakil Anies untuk maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Yang pada akhirnya sempat menimbulkan kebuntuan di internal Partai Gerindra. Kemudian atas kebuntuan tersebut dibentuklah sebuah perjanjian tertulis oleh Fadli Zon.

“Terus terang waktu itu sempat ada kebuntuan. Dan sosok sosok Fadli Zon itu yang mungkin cukup sentral untuk akhirnya melihat, merumuskan dan meramu dari 3 kubu itu,” tuturnya.

“Waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo dan Pak Anies. Dan dia yang meramubitu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri,” lanjut Sandiaga.

Ketika ditanya lebih rinci soal isi perjanjian tersebut, Sandiaga enggan menjawab lebih jauh. 

Ia hanya menyarankan agar Fadli Zon yang mengungkap secara detil isi perjanjian tersebut.

Sebab, kata Sandiaga, dirinya tidak memegang salinan dari perjanjian tersebut.

“Detailnya nanti Pak Fadli. Dan memang ada beberapa poin. Dan ini cukup detail apa yang disepakati termasuk juga berkaitan dengan, karena itu di awal dari koalisi dan di awal dari penentuan paslon, jadi juga melingkupi tehapan-tahapan kedepan,” kata Sandiaga.

“Jadi saat itu, saya snediri enggak megang itu copy-nya, kalau ga salah ada di brankasnya Pak Fadli atau Pak Prabowo,” lanjut dia.