Dalam keterangannya dikatakan bahwa NU secara sadar mengambil "posisi aktif" dalam proses perjuangan mencapai dan memperjuangkan kemerdekaan, serta "ikut aktif" dalam penyusunan UUD 1945. 

Keberadaan NU senantiasa "menyatukan diri" dengan perjuangan bangsa, menempatkan NU dan warganya "selalu aktif" mengambil bagian dalam "pembangunan bangsa" menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT (Khittah NU dan Khidmah Nahdlatul Ulama, Pati: Majma' Buhuts An-Nahdliyah, 2014: 48-49).

NU itu punya banyak fungsi. NU dalam berjuang untuk memakmurkan masyarakat dan menegakkan keadilan adalah NU yang sedang menjalankan fungsinya sebagai organisasi kemasyarakatan. 

NU juga punya fungsi keagamaan yang mengusung prinsip persaudaraan, toleransi, kebersamaan, dan berdampingan dengan warga negara lain yang beda keyakinan. 

Baca juga: Gus Yahya Tegaskan NU Tidak akan Mengusung Calon Presiden Maupun Wakil Presiden di Pilpres 2024

NU juga punya fungsi pendidikan yang bertujuan membuat warga negara sadar hak dan kewajibannya pada bangsa dan negara  (hlm. 49). 

Ada banyak fungsi, dan satu fungsi tidak boleh meninggalkan fungsi lain, terutama fungsi politik.

Artinya, NU bisa manifes ke dalam banyak rupa yang sifatnya fungsional. Ketika NU menjalankan fungsinya sebagai ormas keagamaan, ia beda dengan saat menjalankan fungsi sosial maupun fungsi edukasi. 

Tiga fungsi ini (keagamaan, sosial, pendidikan) membentuk satu kesatuan sistem yang menubuh dalam diri NU. 

Ketika tidak memahami bahwa tiga fungsi ini berbeda walaupun saling topang-menopang maka kita juga akan gagal memahami fungsi NU yang paling sensitif, yaitu: fungsi politik.

Fungsi politik NU berbeda dari tiga fungsi sebelumnya. Dikatakan bahwa NU sebagai Jam'iyyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun (hlm. 49). 

Hal ini sudah jelas bahwa NU tidak mau mengikat diri dengan partai politik manapun "kala itu," seperti PPP, Golkar dan PDI. Bahkan, hari ini NU juga tidak bisa berafiliasi pada tiga partai politik tersebut.

Pengalaman memisahkan diri dari partai manapun di tahun 1984 dapat dipahami sebagai puncak kekalahan NU di panggung pertarungan politik kekuasaan. 

Tahun 1984 adalah tahun paling luka, paling perih, paling sedih bagi NU. 

Demi menjaga eksistensi dan keutuhannya, NU memilih strategi memilih keluar dari parpol manapun, untuk rehat sejenak. 

Karena sebelumnya betul-betul dibuat seperti bola pingpong, baik oleh Partai Masyumi tahun 1952  maupun oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 1982.