“Resolusi 2023 BP2Ml bisa tercapai melalui beberapa langkah. Pertama; melalui penguatan kelembagaan, Kedua; penerbitan berbagai regulasi yang menunjukan negara tidak sekedar hadir tapi juga berpihak kepada PMI dan keluarganya, Ketiga; kebijakan yang secara operasional efektif dan efisien melalui pelayan yang cepat, mudah dan murah secara biaya, Keempat: penyediaan fasilitas istimewa sebagai bentuk penghormatan dan upaya memuliakan PMI, Kelima; Pemberantasan dan penegakan hukum secara tuntas dari hulu kehilir atas setiap praktek kejahatan kemanusiaan perdagangan orang,  Keenam; pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan secara utuh kepada PMI dan keluarganya,” pungkas Benny.

Selain itu dia juga mengkritik keras internal BP2MI, para pegawai tidak boleh berleha-leha, karena gaji dan tunjangan yang dinikmati, bersumber dari rakyat (PMI) sehingga wajib mengabdi untuk rakyat.

Dia menjelaskan menyangkut penguatan kelembagaan BP2MI, diharapkan tidak ada yang menganggap program dan cita-cita yang disusun, dipresentasikan sebagai sesuatu hal yang tidak mungkin terwujud. Atau juga dianggap sebagai semacam lelucon”.

“Saya serius, bahwa kita akan melaksanakan ini semua. Terdapat perubahan lainnya telah sukses dan secara gembira, tanpa paksanaan kita lakukan itu demi PMI,” katanya.

Baca juga: BP2MI Temukan Satu TKW Korban Wowon Cs atas Nama Evi di Dubai, Satu Lagi Masih Dicari

Hal itu menurut dia termasuk fasilitas VVIP, Program KUR, KTA, menggratiskan preliminary yang dilaksanakan 5 hari 5 malam. Karantina sebelum berangkatnya PMI dilakukan secara gratis, acara pelepasan PMI di hotel mewah tidak dibebankan anggarannya ke PMI.

Benny menjelaskan target pelindungan PMI diimplementasikan dalam langkah yaitu penanganan pemulangan, legislasi regulasi BP2MI, pemberdayaan PMI, inovasi layanan BP2MI.

Selanjutnya juga berkaitan dengan perjuangan BP2MI mewujudkan kesejahteraan bagi PMI dan keluarganya. “Tugas mulia kita mengangkat derajat PMI, berlahan telah terlaksana,” katanya.