Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono meminta masyarakat tidak menyimpulkan Papua daerah yang rawan pasca-insiden pembakaran pesawat Susi Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kerawanan itu muncul, kata Yudo, karena adanya sekelompok yang mengganggu ketertiban dan keamanan di Bumi Cendrawasih tersebut.

"Oh ada (daerah aman). Jadi di Papua itu jangan disamakan terus semuanya menjadi daerah yang rawan. Ada masyarakat di distrik itu yang aman," kata Yudo usai Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

"Nah ini ada kelompok-kelompok yang mengganggu keamanan terhadap masyarakat," tambah dia.

Yudo mencontohkan soal 15 orang pekerja pembangunan Puskesmas yang sempat dicurigai KKB ditolong oleh warga di kawasan Nduga, Papua.

"15 orang ini kan lagi membangun puskesmas artinya di situ ada kelompok masyarakat yang hidup dengan aman. Semua daerah di sana kan gitu. Jadi jangan membayangkan semua daerah itu terjadi seperti itu," tuturnya.

Baca juga: Nasib Pilot Susi Air Disebut Disandera KKB Papua, Dianggap Bukan Musuh hingga akan Dijaga

Sedangkan, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) tersebut menilai jika KKB hanya kelompok kecil yang kerap mengganggu masyarakat di empat kategori wilayah rawan Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Nduga.

"KKB ini kelompok-kelompok kecil di suatu daerah yang mengganggu masyarakat yang aman di situ. Tidak semuanya, kita petakan ada 4 daerah yang ada kerawanannya yang diganggu gitu," jelasnya.

Sebelumnya, Polisi membeberkan kronologi pembakaran pesawat Susi Air yang dilakukan di Bandara Distrik Paro, Nduga, Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri menyebut kasus itu berawal saat adanya 15 pekerja pembangunan sebuah puskesmas di Distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan.

"Ada kelompok itu datang, yang mereka mencurigai bahwa 15 pekerja yang akan membangun bangunan puskesmas di Paro itu, ada anggota TNI atau BIN di dalam. Sehingga mereka melakukan pemeriksaan terhadap warga yang membangun puskesmas," kata Mathius di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Mathius menerangkan ada lima pekerja yang tidak memiliki kartu identitias diri. Mendapat laporan itu, TNI dan Polri hendak mengevaluasi belasan pekerja tersebut.

"Lanjutan dari prakejadian tanggal 4,5 dan 6 (Februari), kita sudah susun rencana rapat di Timika, apabila nanti pesawat masuk kita akan bawa keluar para pekerja ini," ucapnya.