Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Perkuat Digitalisasi Pelayanan Kependudukan
Jelang Pemilu 2024, Kemendagri meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dari pusat hingga ke seluruh daerah di Indonesia.
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dari pusat hingga ke seluruh daerah di Indonesia.
Selain itu Dukcapil juga bakal mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya, serta menyediakan data kependudukan yang akurat demi suksesnya Pemilu 2024.
"Kami juga meningkatkan kualitas SDM aparatur Dukcapil, sehingga bisa meraih berbagai penghargaan dan apresiasi dari berbagai lembaga nasional dan internasional,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Kamis(9/2/2023).
Zudan mengatakan sejauh ini jajaran Dukcapil sudah sukses dalam perekaman KTP elektronik sebanyak 199.781.570 jiwa (99,37 persen), membuat akta kelahiran sebanyak 78.138.395 atau 97,86%, Kartu Identitas Anak(KIA) sebanyak 37.394.318 keping (48.82%), pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik pusat dan daerah sebanyak 5.371 lembaga, Buku Pokok Pemakaman (BPP) sebanyak 307.379, inovasi pelayanan seperti jemput bola, layanan terintegrasi, cetak dokumen di RS/Faskes, layanan online, dan antar dokumen.
Terkait dinamika yang mungkin terjadi beberapa tahun mendatang Zudan mengatakan meski tidak berkaitan secara langsung, aparatur Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu ambil bagian untuk menekan dampak resesi global dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab konstitusi diamanatkan.
Baca juga: Sekjen Rekat Indonesia: Pemilu 2024 Harus Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat
"Untuk itu, momentum Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rakornas Dukcapil) kali ini sangat strategis dengan mengangkat tema Digitalisasi Adminduk untuk Pelayanan Publik dan Pemilu 2024," kata Zudan.
Tujuan Rakornas tersebut lanjut Zudan antara lain untuk menyamakan persepsi, menyusun langkah-langkah strategis serta mengoptimalkan aksi nyata jajaran Dukcapil dari pusat sampai daerah dalam upaya peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, penguatan digitalisasi Administrasi Data Kependudukan(Adminduk) untuk memudahkan pelayanan publik.
Zudan berharap bisa menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran Dukcapil pusat dan daerah guna mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemilu 2024, mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya.
"Kita terus berusaha meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dengan menghadirkan berbagai inovasi dan perbaikan terus menerus," kata Zudan.
Rakornas Dukcapil 2023 diselenggarakan secara hybrid, 8-10 Februari 2023. Peserta sebanyak 1.066 hadir secara langsung, antara lain kepala dinas/biro yang menangani administrasi kependudukan provinsi dan kabupaten/kota, sekretaris Dinas Dukcapil atau kepala bidang yang menangani digitalisasi Adminduk kabupaten/kota.
Selain itu, Rakornas Dukcapil diikuti peserta secara daring melalui zoom meeting dengan kapasitas 1.000 orang dan juga live streaming YouTube Ditjen Dukcapil.(Willy Widianto)