KSAL: TNI Harus Netral, Tak Terlibat Politik Praktis, dan Jaga Masyarakat dari Politik Identitas
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan kembali sejumlah arahan Presiden Joko Widodo yang telah disampaikan dalam Rapim
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Kemudian, ia juga menekankan arahan presiden untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah.
Kebebasan tersebut, kata dia, dijamin oleh konstitusi pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2.
"Dan TNI Polri harus mampu menjamin kebebasan beragama dan beribadah tersebut. Jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan," kata Ali.
Ali juga menyampaikan kembali penekanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Rapim Kementerian Pertahanan 2023 lalu.
Satu di antaranya adalah terkait dengan penggunaan produk industri pertahanan dalam negeri dan terkait pertahanan pulau besar dan gugus kepulauan.
Terkait dengan arahan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Ali menekankan kembali di antaranya terkait dengan kesiapsiagaan baik pasukan maupun alutsista TNI AL.
Baca juga: Rapim TNI 2023: Panglima TNI Ingatkan Sanksi Copot Jabatan Jika Gagal Atasi Karhutla Masih Berlaku
"Meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan TNI bagi personel maupun alutsistanya sehingga memiliki tingkat kediapsiagaan yang tinggi dan siap digerakkan kapanpun sesuai kebutuhan," kata Ali.
"Dari Bapak Panglima TNI bagaimana sebisa mungkin kita menyiapkan unsur yang ready to deploy dengan high alert yang bisa digerakkan dalam hitungan jam. Ini merupakan tantangan bagi komunitas logistik mungkin, untuk bisa bagaimana menyiapkan unsur sebaik mungkin," sambung dia.
Rapim tersebut diikuti 231 personel yang terdiri dari 120 Pati dan 111 Pamen baik tatap muka maupun vicon dari Mabesal, Koarmada RI, Kodiklatal, Pushidrosal, Koarmada I,II, III, Kolinlamil, Kormar, AAL, Seskoal, Puspenerbal, Lantamal dan Inkopal.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber peneliti Centre For Strategic And International Studies (CSIS) Edy Prasetyono, S. Sos., MIS., Ph.D dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita Padjajaran Bandung Prof. Drs. Yanyan Mochamad Yani, MAIR., Ph.D.
